KALIMANTAN SELATAN — Pemerintah memangkas pasokan gas bumi ke Singapura sebesar 31 MMSCFD, atau sekitar 8% dari total ekspor 409,55 MMSCFD. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemotongan itu belum melewati batas minimum kontrak yang disepakati, sehingga tidak masuk kategori pelanggaran perjanjian internasional.
Bahlil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Menurut dia, batas kontrak minimum pasokan gas ke Singapura berada di kisaran 91-92 MMSCFD, sehingga pemotongan 31 MMSCFD baru menyentuh sekitar 8% dari volume komitmen.
"31 MMSCFD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92 dan kita baru sekitar 8 persen. Terkecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak," ujar Bahlil.
Dua Sumber Pasokan yang Dipangkas
Total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura tercatat 409,55 MMSCFD, berasal dari Laut Natuna dan Sumatera. Pemangkasan dilakukan lewat dua jalur yang berbeda.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pasokan dari Natuna dialihkan ke dalam negeri menuju PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik per hari. Sementara dari Sumatra, pemerintah mengurangi pasokan 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa Transgasindo (TGI).
Pengurangan dari Sumatra ditujukan untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra. Djoko menyatakan pengalihan mulai berjalan Sabtu (24/10).
Alasan di Balik Pengalihan Pasokan
Bahlil membeberkan tiga pemicu kebijakan pengurangan ekspor. Pertama, kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang belum menentu.
Kedua, adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas. Ketiga, upaya pemerintah mengamankan ketahanan energi nasional di tengah potensi krisis energi global.
"Karena ada terjadi shutdown pemeliharaan, yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik. Bagaimana kebutuhan bahan baku terhadap industri harus selalu ada, dan ini sumbernya adalah dari gas," kata Bahlil.
Djoko menambahkan, kebijakan pengalihan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. SKK Migas akan memantau perkembangan pasokan secara harian.
Bantahan soal Pelanggaran Kontrak
Bahlil menegaskan agar pihak luar tidak meragukan komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional. Menurut dia, keputusan pengurangan ekspor sudah dihitung dengan memperhatikan batas minimum ketentuan yang berlaku.
"Jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga menghargai kontrak. 31 MMSCFD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegasnya.
Kebijakan pengurangan ekspor ini merupakan kelanjutan dari ancaman Bahlil pada Rabu (21/10) lalu. Saat itu, seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ia menyatakan bakal mengurangi ekspor gas ke negara tetangga dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional.
Bahlil mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kebutuhan nasional di tengah ketidakpastian global. "Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ujarnya kala itu.
Apa Artinya bagi Industri Dalam Negeri
Bagi pelaku industri di Batam, Bintan, dan Sumatra, tambahan pasokan 31 MMSCFD memberi kepastian bahan baku dan pasokan listrik dalam jangka pendek. Sektor yang paling diuntungkan adalah industri padat energi yang selama ini bergantung pada gas pipa.
Namun, pengurangan ekspor berpotensi memicu renegosiasi volume dengan pembeli di Singapura jika shutdown fasilitas berlangsung lebih lama dari perkiraan. Pemerintah menyatakan akan memantau perkembangan pasokan harian sebelum memutuskan apakah pemotongan berlanjut atau kembali ke volume normal.
