AMUNTAI — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lagi mengandalkan pendekatan konvensional dalam menekan angka kemiskinan. Wakil Bupati Hero Setiawan menekankan perlunya terobosan di dua sektor sekaligus: pelayanan publik yang lebih efisien dan penciptaan wirausaha baru.
“Kita harus keluar dari pola pikir lama. Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar bagi-bagi bansos, tapi bagaimana masyarakat miskin punya akses layanan yang mudah dan kesempatan berusaha,” kata Hero dalam sambutannya di FGD tersebut.
Inovasi Pelayanan Publik: Kunci Efisiensi Anggaran dan Waktu
Dalam forum yang dihadiri kepala dinas, camat, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat itu, Hero meminta setiap perangkat daerah mengidentifikasi titik-titik kemacetan birokrasi yang menghambat warga miskin mengakses bantuan atau perizinan usaha.
Salah satu yang disorot adalah digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Menurut dia, warga miskin kerap terkendala biaya transportasi dan waktu ketika harus mengurus dokumen ke kantor kecamatan atau kabupaten. “Kalau layanan bisa diakses dari ponsel atau posyandu terdekat, itu akan memangkas biaya mereka,” ujarnya.
Kewirausahaan: Dari Penerima Bansos Jadi Pelaku Usaha
Hero juga mendorong program pendampingan kewirausahaan yang menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Ia mencontohkan pelatihan pengolahan hasil pertanian lokal—seperti amplang dan kain sasirangan—yang bisa menjadi sumber penghasilan tetap.
“Tidak semua orang bisa jadi PNS atau buruh pabrik. Tapi setiap orang bisa jadi wirausaha, asal diberi modal dan pendampingan yang tepat,” kata Hero.
FGD ini juga membahas skema kemitraan antara UMKM binaan dengan perusahaan besar di HSU. Hero berharap ada transfer pengetahuan dan akses pasar yang lebih luas bagi usaha mikro.
Apa Langkah Konkret Selanjutnya?
Pemkab HSU berencana menyusun peta jalan (roadmap) penanggulangan kemiskinan berbasis inovasi. Hasil FGD ini akan menjadi bahan
