Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mengakui keterbatasan personel dan sumber air menjadi kendala utama dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tapin Muhammad Nor menyebut frekuensi kebakaran mencapai dua hingga empat kali dalam sehari, sehingga peran relawan setempat sangat krusial dalam mempercepat respons di lapangan.
RANTAU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mengakui keterbatasan personel dan sumber air menjadi kendala utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tapin Muhammad Nor mengungkapkan, frekuensi kebakaran mencapai dua hingga empat kali dalam sehari.
"Untuk personel BPBD memang masih kurang. Alhamdulillah, ada relawan setempat yang membantu penanganan di lapangan," ujarnya di Rantau, Minggu.
Keberadaan relawan di sejumlah wilayah dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempercepat respons terhadap kebakaran sebelum api meluas ke area yang lebih besar.
Jarak Titik Api ke Sumber Air Hambat Proses Pemadaman
Selain kekurangan personel, BPBD Tapin juga menghadapi persoalan klasik berupa ketersediaan air, terutama ketika lokasi kebakaran berada jauh dari sumber air. Kondisi ini membuat petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi ulang tangki sehingga proses pemadaman menjadi terhambat.
"Kendala lainnya adalah ketersediaan sumber daya air, terutama kalau lokasi karhutla jauh dari sumber air," kata Muhammad Nor.
Jarak tempuh antara titik api dan sumber air menjadi faktor yang menentukan cepat atau lambatnya api berhasil dijinakkan. Setiap kali tangki kosong, petugas harus menempuh perjalanan yang tidak sebentar untuk kembali mengambil air, sementara api terus membakar lahan.
Warga Justru Padamkan Api Sendiri, Petugas Kesulitan Turun Tangan
Di sejumlah lokasi, BPDB Tapin menemukan fakta lain di lapangan: sebagian warga memilih menangani api secara mandiri dan menolak bantuan petugas gabungan saat proses pemadaman berlangsung.
"Memang di lapangan ada masyarakat yang memadamkan dengan sengaja. Ketika kami ingin melakukan pemadaman, mereka tidak mau," ungkap Muhammad Nor.
Sikap warga ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD. Alih-alih mempercepat penanganan, situasi tersebut justru berpotensi memperlambat upaya pemadaman dan membahayakan keselamatan warga itu sendiri jika api tidak terkendali.
BPBD Minta Warga Laporkan Titik Api Sedini Mungkin
Menghadapi kondisi ini, BPBD Tapin berharap penanganan karhutla dapat dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat, relawan, dan petugas. Masyarakat diminta memberikan ruang kepada petugas gabungan saat melakukan pemadaman dan melaporkan titik api sedini mungkin.
Pelaporan cepat dinilai kunci utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Semakin awal titik api diketahui, semakin besar peluang memadamkannya sebelum api membesar dan sulit dikendalikan.
Dengan keterbatasan personel dan sumber air yang ada, kolaborasi semua pihak menjadi satu-satunya cara efektif menekan risiko karhutla di Kabupaten Tapin selama musim kemarau ini.
