KALIMANTAN SELATAN — Kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Pelabuhan Tenau merupakan tulang punggung distribusi barang dan perdagangan di NTT, tetapi posisinya yang strategis juga membuatnya rawan disusupi pelaku kejahatan lintas wilayah, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan barang ilegal. Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, menegaskan pengamanan pelabuhan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
"Karena itu, pengamanannya harus dilakukan secara terpadu agar mampu melindungi kepentingan negara, menjamin kelancaran distribusi barang, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Rudi dalam sambutannya yang disaksikan langsung oleh Sub Regional Head Pelindo Regional 3 Sub Regional Bali Nusa Tenggara, Faris Hariyoso.
Bukan Mengambil Alih, Melainkan Back-up System
Rudi menekankan bahwa kehadiran Polri di kawasan pelabuhan bukan untuk mengambil alih fungsi pengamanan internal perusahaan. Justru sebaliknya, pihaknya akan menjadi back-up system yang profesional dan memiliki dasar hukum jelas untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan di lingkungan Pelindo.
"Kami ingin memastikan PT Pelindo memiliki lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.
Pengamanan akan dilakukan dengan pendekatan komprehensif. Mulai dari langkah preemtif seperti pemetaan potensi kerawanan dan sosialisasi ke seluruh pemangku kepentingan, langkah preventif berupa patroli serta pengawasan akses keluar-masuk kawasan pelabuhan, hingga penegakan hukum tegas terhadap tindak pidana yang mengganggu operasional.
Shelter Baru dan Instruksi Implementasi
Sebagai bentuk dukungan nyata, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kupang telah menyerahkan aset kantornya untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Polsubsektor Pelabuhan Polresta Kupang Kota sekaligus Pos Shelter Ditpamobvit Polda NTT. Fasilitas ini diharapkan mempercepat respons dan memperkuat pelayanan pengamanan di kawasan pelabuhan.
Kapolda pun langsung memberi instruksi tegas kepada jajarannya. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda NTT diminta segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) bersama dengan manajemen Pelindo, menempatkan personel yang kompeten, dan melakukan audit sistem pengamanan secara berkala.
"Saya berharap kerjasama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen administratif semata, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan," tandas Rudi.
Dengan sinergi ini, diharapkan sistem pengamanan objek vital di NTT semakin kuat dan adaptif. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga untuk memastikan aktivitas ekonomi dan distribusi logistik di Pelabuhan Tenau berjalan lancar tanpa gangguan, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di sana.
