BANJARMASIN — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir memicu reaksi keras dari DPRD setempat. Ahmad Sarwani, anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Nasdem, menilai situasi ini sangat mengecewakan dan merugikan masyarakat.
“Kami berharap dalam waktu dekat PLN menyampaikan konferensi pers kepada publik terkait apa saja yang menjadi kendala sehingga wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami pemadaman bergilir,” ujar Sarwani, Selasa (28/6/2026).
Mosi Tidak Percaya untuk General Manager
Sarwani menegaskan bahwa Komisi III tidak akan tinggal diam jika PLN tidak menunjukkan itikad baik. Ia menyebut, pihaknya mewakili masyarakat Kabupaten Banjar telah menyiapkan sikap tegas.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Banjar menyatakan mosi tidak percaya kepada General Manager PLN dan meminta dilakukan evaluasi, khususnya terhadap kepala-kepala cabang yang dalam kondisi saat ini dianggap tidak bekerja secara maksimal,” tegasnya.
Rapat Koordinasi Masih Menunggu Jadwal Banmus
Meski ancaman mosi sudah digaungkan, langkah pemanggilan resmi terhadap pihak PLN masih menunggu hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel. Sarwani mengatakan, koordinasi antar instansi akan segera digelar begitu jadwal rapat ditetapkan.
“Kami menunggu hasil Banmus. Mudah-mudahan secepatnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan PLN yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Masyarakat Berhak Tahu Penyebab Pemadaman
Menurut Sarwani, persoalan ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk mengetahui secara utuh apa yang menjadi akar masalah di balik pemadaman yang terjadi secara berulang.
DPRD Kalsel berharap persoalan ini bisa segera diatasi melalui langkah konkret dari PLN serta koordinasi bersama pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PLN terkait desakan tersebut. (YUN)
