KALIMANTAN SELATAN — Direktur Utama PLN, Darmawan, menyampaikan langsung soal besarnya kapasitas produksi hidrogen yang belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini ia ungkapkan dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
"Kami produksi 200 ton, yang dipakai 75 ton. Sisanya 125 ton itu nganggur," ujar Darmawan.
Ia menjelaskan, setiap pembangkit listrik milik PLN memproduksi hidrogen secara alami. Gas ini selama ini digunakan sebagai bagian dari sistem pendingin pembangkit. Namun, karena kebutuhan hanya 75 ton, sisanya menjadi stok yang tidak terpakai.
Kolaborasi dengan Pertamina dan Target Bus TransJakarta
Untuk menyerap kelebihan pasokan, PLN telah menyiapkan infrastruktur berupa Hydrogen Refueling Station (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH). Fasilitas ini disebut sudah siap beroperasi. Tantangannya, kendaraan pengguna hidrogen belum tersedia.
"Rantai pasoknya dari mana? Nah, kami (PLN) kolaborasi dengan Pertamina. Jadi, kalau Hydrogen Refueling Station itu sudah ada dan siap pakai. Tetapi, mobilnya belum ada," kata Darmawan.
Salah satu strategi yang digagas adalah mengalihkan surplus hidrogen ke transportasi publik. Darmawan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar hidrogen bisa digunakan sebagai bahan bakar bus TransJakarta.
"Barangkali Bapak (Bahlil) bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu. TransJakarta," ujarnya.
Produsen Bus Global Siap, Tinggal Eksekusi
PLN juga telah melakukan pembicaraan dengan pabrikan kendaraan dari Jepang, Jerman, dan China terkait ketersediaan bus berbahan bakar hidrogen. Jika pemerintah memutuskan untuk mengadopsi teknologi ini, PLN akan berkolaborasi dengan Pertamina dalam penyediaan armada.
"Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, PLN, Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis hidrogen," jelas Darmawan.
Langkah ini sejalan dengan Peta Jalan Nasional Hidrogen dan Amonia yang telah disusun pemerintah. Dalam dokumen tersebut, sektor transportasi menjadi salah satu dari empat sektor utama pemanfaatan energi hidrogen nasional. Dengan potensi surplus yang ada, Indonesia memiliki modal awal yang cukup untuk memulai transisi energi di sektor transportasi tanpa harus membangun fasilitas produksi baru dari nol.