BANJAR — Peralihan musim di Kalimantan Selatan menjelang akhir 2026 membawa tantangan baru bagi warga Kabupaten Banjar. Setelah berbulan-bulan menghadapi kemarau, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan, wilayah itu kini bersiap menghadapi curah hujan yang meningkat.
Peningkatan hujan pada November hingga Desember 2026 diperkirakan menekan risiko karhutla. Namun, kondisi itu sekaligus memunculkan ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, terutama di kawasan rawan banjir dan permukiman sekitar aliran sungai.
Kabupaten Banjar termasuk wilayah dengan kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi di Kalsel. Kondisi geografisnya dipengaruhi aliran sungai, curah hujan di kawasan hulu Pegunungan Meratus, serta pasang air.
Faktor-faktor itu memperbesar potensi banjir di dataran rendah dan permukiman di bantaran sungai. Banjir Januari 2026 menjadi bukti: 32.789 rumah di 12 kecamatan terdampak genangan.
Bencana itu tidak hanya mengancam keselamatan warga. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat ikut terganggu.
Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Banjar, Badarudin, menilai pergantian musim harus disikapi dengan kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Menurutnya, berkurangnya ancaman karhutla bukan alasan untuk mengendurkan kewaspadaan.
"Pergantian musim ini harus menjadi perhatian bersama. Ketika hujan mulai turun, kita tentu berharap ancaman karhutla berkurang. Namun, di sisi lain masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan cuaca ekstrem. Jangan sampai kita lengah karena merasa satu ancaman sudah mulai berkurang," ujar Badarudin.
Sebagai Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Banjar, Badarudin menekankan peran komunikasi dalam kesiapsiagaan bencana. Informasi yang cepat dan akurat membantu warga mengenali potensi bahaya dan mengambil langkah penyelamatan.
"Informasi harus sampai kepada masyarakat dengan cepat dan jelas. Warga perlu mengetahui kondisi di lingkungannya, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir. Jangan sampai masyarakat baru mencari informasi ketika air sudah masuk ke rumah," ungkapnya.
Komunikasi kebencanaan, kata dia, perlu didukung koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, aparat desa, relawan, dan unsur masyarakat. Dengan begitu, informasi soal cuaca, kenaikan muka air, jalur evakuasi, hingga kebutuhan warga terdampak bisa tersampaikan lebih efektif.
Dari kapasitasnya di Dewan Adat Dayak, Badarudin menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Kawasan hutan di Pegunungan Meratus berperan menjaga fungsi lingkungan dan tata air.
Perlindungan tutupan lahan serta pencegahan aktivitas yang merusak lingkungan perlu menjadi perhatian bersama. Warga diminta tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kawasan hutan, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar merupakan bentuk kepedulian yang dapat kita lakukan bersama," katanya.
Meski hujan diharapkan menekan risiko karhutla, kewaspadaan terhadap kebakaran lahan tetap perlu dipertahankan. Lahan gambut masih berpotensi mengalami kekeringan di lapisan tertentu, begitu pula wilayah rawan aktivitas pembakaran.
Pemantauan kondisi lingkungan, pelaporan dini saat ditemukan titik api, dan peningkatan kesadaran warga untuk tidak membakar lahan menjadi langkah pencegahan yang terus dilakukan.
Warga di kawasan rawan banjir diminta mulai bersiap menghadapi peningkatan curah hujan akhir tahun. Persiapan paling sederhana adalah menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat.
Langkah lain: mengamankan dokumen penting, menyiapkan kebutuhan darurat, serta mengetahui jalur evakuasi menuju lokasi aman. Bagi warga di bantaran sungai, pemantauan kenaikan muka air sebaiknya dilakukan lebih awal.