BALANGAN — Sebanyak 19 mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Banjarmasin mulai menjalankan tugas pengabdian di Desa Balida, Kabupaten Balangan. Mereka diterjunkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XIII yang mendapat sokongan dana Hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Kehadiran mahasiswa ini diharapkan menjadi katalis percepatan pembangunan desa, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan adopsi teknologi.
Fokus Kerja: BUMDes dan Lanskap Digital
Berbeda dari KKN pada umumnya yang kerap berfokus pada fisik semata, kelompok mahasiswa ini membawa tiga agenda prioritas. Pertama, penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tata kelolanya lebih profesional dan menguntungkan.
Kedua, digitalisasi desa wisata. Mahasiswa akan membantu memetakan potensi wisata lokal dan memasarkannya melalui platform digital agar jangkauan pengunjung lebih luas. Ketiga, pengembangan produk unggulan madu kelulut yang selama ini menjadi komoditas khas masyarakat setempat.
Mengapa Madu Kelulut Jadi Prioritas?
Madu kelulut merupakan produk bernilai ekonomi tinggi yang dihasilkan dari budidaya lebah tanpa sengat. Selama ini, pemasaran madu kelulut di daerah pedalaman kerap terkendala akses pasar dan kemasan yang belum standar.
Dengan pendampingan dari mahasiswa, diharapkan produk ini bisa naik kelas—mulai dari proses pascapanen, pengemasan higienis, hingga sertifikasi yang meningkatkan nilai jual di pasar regional Kalimantan Selatan.
Hibah Kemdiktisaintek Jadi Motor Penggerak
Pendanaan program ini bersumber dari skema hibah Kemdiktisaintek yang memang diarahkan untuk mendorong kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan di daerah. Keterlibatan kampus menjadi jembatan antara kebutuhan riil desa dengan inovasi akademik.
Bagi warga Desa Balida, kehadiran para mahasiswa ini bukan sekadar program seremonial. Mereka diharapkan mampu meninggalkan dampak jangka panjang, terutama dalam menciptakan lapak digital bagi produk UMKM dan pengelolaan aset desa yang lebih transparan.
Setelah masa KKN berakhir, evaluasi akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana program perkuatan BUMDes dan digitalisasi wisata berjalan, sekaligus menentukan pendampingan lanjutan dari kampus.
