BANJARMASIN — Rapat pembahasan yang digelar di lingkungan DPRD Kalsel ini dihadiri sejumlah perangkat daerah. Masing-masing memaparkan program prioritas beserta estimasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2027. Fokus utama pembahasan adalah memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Ketua DPRD: Efektivitas Anggaran Lebih Penting dari Sekadar Realisasi
H. Supian HK menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap usulan program wajib memiliki indikator manfaat yang jelas dan disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
"Pembahasan ini untuk memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya di Banjarmasin, kemarin.
Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan DPRD Kalsel yang tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas dampak dari setiap program yang dijalankan pemerintah provinsi.
Menyelaraskan Program dengan Visi Pembangunan Banua
Banggar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun program yang selaras dengan kebutuhan riil warga dan visi pembangunan Kalimantan Selatan. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih program antar-dinas serta memastikan alokasi dana tidak tersebar pada kegiatan yang kurang prioritas.
Langkah ini merupakan bagian dari siklus perencanaan anggaran yang berkelanjutan. Dengan penyelarasan sejak tahap KUA-PPAS, diharapkan kebijakan anggaran yang nantinya disepakati mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi Banua, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Pembahasan yang berlangsung kondusif ini menjadi fondasi penting sebelum penetapan APBD 2027. Hasil akhir dari rangkaian rapat ini akan menjadi pedoman bagi eksekutif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD untuk kemudian dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
