PARINGIN — Pemerintah Kabupaten Balangan tidak hanya mengandalkan angka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur kinerja. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Selasa (23/6/2026), mereka membuka ruang diskusi langsung antara penyelenggara dan pengguna layanan.
Standar Layanan Dievaluasi, dari Waktu hingga Sikap Petugas
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, mengatakan forum ini menjadi ajang untuk mencocokkan standar layanan yang sudah ditetapkan dengan realitas di lapangan. Ada sembilan bagian yang direviu, masing-masing dengan jenis layanan berbeda.
"Seperti di Bagian Organisasi pada layanan pembuatan ID Card, yang kami tinjau dan minta masukan langsung dari pengguna layanan," ujarnya.
Ernawati menekankan bahwa masukan yang diharapkan bersifat konkret, bukan sekadar formalitas. Dua aspek yang menjadi sorotan utama adalah waktu pelayanan dan sikap petugas di lapangan.
Masukan Warga Jadi Bahan Laporan ke Kementerian PANRB
Forum ini melibatkan beragam pemangku kepentingan: akademisi, perangkat daerah, media massa, hingga organisasi kemasyarakatan. Tujuannya agar evaluasi tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dari pihak yang merasakan langsung dampak layanan.
"Yang kami harapkan adalah masukan yang sifatnya konkret, misalnya soal waktu pelayanan atau sikap petugas, apakah sudah sesuai harapan atau masih perlu diperbaiki," tambah Ernawati.
Seluruh hasil reviu dan masukan dari peserta akan dirangkum dalam berita acara. Dokumen ini akan dijadikan bahan laporan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Mengapa FKP Penting bagi Pelayanan Publik Daerah?
Forum Konsultasi Publik menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk memastikan layanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan warga. Di Balangan, langkah ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengejar nilai SKM, tetapi juga memperbaiki aspek teknis yang dikeluhkan masyarakat.
Dengan melibatkan akademisi dan media, hasil evaluasi diharapkan lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Langkah selanjutnya, rekomendasi dari forum ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian di lingkungan Setda.
