Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan alokasi anggaran perubahan APBD 2026 tetap berpihak pada program prioritas daerah, dengan progres realisasi keuangan mencapai 44,51 persen hingga Triwulan II. Jawaban kepala daerah ini disampaikan Bupati HSU H Sahrujani dalam rapat paripurna DPRD HSU di Amuntai, Kamis (20/8/2026) siang.
AMUNTAI — Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani memberikan jawaban atas 15 poin catatan dan harapan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HSU Fadillah di gedung DPRD HSU, Kamis (20/8/2026) siang.
Realisasi Fisik Capai 53,42 Persen hingga Triwulan II
Menjawab pertanyaan fraksi soal capaian visi-misi, Bupati Sahrujani memaparkan progres pembangunan hingga Triwulan II. Realisasi keuangan tercatat 44,51 persen, sementara realisasi fisik mencapai 53,42 persen dan realisasi kinerja 50,86 persen.
“Kami sampaikan bahwa untuk progres dan realisasi pencapaian visi misi sampai Triwulan II sebesar 44,51 persen untuk realisasi keuangan, 53,42 persen untuk realisasi fisik, dan 50,86 persen untuk realisasi kinerja,” jelas Bupati Sahrujani dalam rapat paripurna tersebut.
Rp 239 Miliar untuk Program Agrominapolitan
Porsi anggaran perubahan APBD 2026 yang mendukung visi misi agrominapolitan mencapai Rp239 miliar. Sejumlah SKPD menjadi leading sektor, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kuperindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum.
“Target konkret yang hendak dicapai adalah penguatan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor agrominapolitan yang terintegrasi dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Penguatan transformasi ekonomi dengan upaya hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan UMKM dan Koperasi,” tambahnya.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Meningkat Jadi 11,58 Persen
Menjawab pertanyaan fraksi soal kemampuan fiskal daerah, Bupati HSU menyebut rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2025 sebesar 11,58 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun anggaran 2024 yang hanya 9,20 persen. Tingkat ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 dan tahun 2024.
Struktur belanja saat ini dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan prioritas. Berdasarkan data tabel sinergisitas anggaran, 89,93 persen anggaran mendukung 8 prioritas nasional dan 97,49 persen mendukung 5 prioritas provinsi.
“Sedangkan pada 5 program prioritas daerah perekonomian daerah yang berdaya saing 4,20 persen, SDM yang unggul 67,03 persen, infrastruktur pengembangan wilayah 14,97 persen, kualitas aparatur dan layanan publik 28,22 persen, serta kualitas lingkungan dan pengelolaan risiko bencana 2,85 persen,” bebernya.
Menuju Penetapan Bersama Raperda Perubahan APBD 2026
Rapat paripurna ini menandai kelanjutan tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 menuju kesepakatan dan penetapan bersama. Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana, pejabat SKPD, Forkopimda HSU, tokoh masyarakat serta undangan lainnya turut hadir dalam agenda tersebut.
