KALIMANTAN SELATAN — Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, pemerintah pusat bersama tim gabungan telah menyepakati tenggat waktu tersebut sebagai acuan awal penanganan. Fase tanggap darurat yang dipercepat ini dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan.
"Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2–3 minggu ke depan," kata Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, dalam keterangannya di Jakarta.
Pendataan Kerusakan Jadi Prioritas Awal Pemulihan
Di tengah upaya percepatan penanganan darurat, pemerintah mulai menyiapkan peta jalan pemulihan. Langkah konkret yang diambil adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap tingkat kerusakan rumah dan bangunan di wilayah terdampak guna menentukan skala prioritas bantuan.
Aam menambahkan, hasil inventarisasi kerusakan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang program rehabilitasi pascabencana. Data ini juga menentukan besaran alokasi anggaran serta jenis intervensi yang dibutuhkan warga, baik untuk perbaikan ringan maupun pembangunan ulang total.
Target Fleksibel, Kondisi Lapangan Jadi Penentu
Kendati target dua hingga tiga pekan telah ditetapkan, BNPB memastikan tenggat tersebut tidak kaku. Pelaksanaan di lapangan tetap menjadi pertimbangan utama, terutama jika muncul kendala tak terduga seperti cuaca buruk atau akses logistik yang terhambat.
"Tentu saja ini sangat tergantung dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan. Tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi, di awal kita menetapkan target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat," imbuh Aam.
Fase transisi darurat sendiri merupakan jembatan antara penanganan darurat dan pemulihan jangka panjang. Pada tahap ini, fokus pemerintah bergeser dari penyelamatan jiwa ke pemulihan fungsi dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Koordinasi Lintas Sektor Dipercepat
Rapat koordinasi yang digelar Minggu pagi itu menjadi ajang sinkronisasi seluruh unsur terkait, mulai dari kementerian teknis hingga pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan di lapangan serta distribusi bantuan berjalan efisien.
Selain pendataan rumah rusak, pemerintah juga menyiapkan posko logistik terpadu guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung.
Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan evakuasi dan pencarian di sejumlah titik terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT telah menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga dan infrastruktur publik di beberapa kabupaten/kota.
