BANJARMASIN — Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan menilai struktur pembiayaan dalam Raperda Perubahan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2026 mampu menutup defisit yang melebar. Kendati demikian, fraksi menekankan agar belanja daerah benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Banua.
Anggota Fraksi PKS, Taufik Rahman, membacakan pandangan umum tersebut di hadapan pimpinan dan anggota dewan lainnya. Dalam paparannya, pendapatan daerah naik 5,56 persen dari Rp 7,353 triliun menjadi Rp 7,762 triliun. Adapun belanja daerah bertambah 5,98 persen dari Rp 9,939 triliun menjadi Rp 10,534 triliun.
Kenaikan belanja yang lebih tinggi ketimbang pendapatan membuat defisit membengkak 7,19 persen, dari Rp 2,585 triliun menjadi Rp 2,771 triliun. Fraksi PKS menilai celah tersebut masih tertutup melalui pembiayaan netto, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan berada pada posisi nihil.
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya naik signifikan 10,65 persen menjadi Rp 2,971 triliun. Sementara itu, penyertaan modal daerah digelontorkan dua kali lipat dari Rp 100 miliar menjadi Rp 200 miliar.
“Semoga anggaran ini benar-benar menyejahterakan masyarakat Banua,” kata Taufik dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026).
Di luar persoalan fiskal, Fraksi PKS menyoroti darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalsel. Data Dinas Kesehatan Kalsel yang disampaikan dalam pandangan fraksi mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selama empat pekan, terhitung mulai minggu ke-28 hingga minggu ke-31 tahun 2026, tercatat 27.738 kasus ISPA. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat memitigasi dampak kesehatan bagi masyarakat.
“SKPD dan stakeholder terkait harus lebih gencar menangani masalah ini,” tegas Taufik.
Fraksi PKS mengingatkan agar perubahan APBD 2026 diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Setidaknya ada lima fokus yang diusulkan: peningkatan pelayanan publik, dorongan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kesiapsiagaan bencana.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar anggaran yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen formal. Fraksi PKS berharap instrumen fiskal ini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menaikkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.