BANJARMASIN — Kenaikan belanja daerah sebesar 5,98 persen dalam Raperda Perubahan APBD Kalimantan Selatan 2026 membuat defisit anggaran ikut melebar. Fraksi Partai NasDem DPRD Kalsel menilai defisit yang bertambah menjadi Rp2,771 triliun itu masih bisa ditutup melalui pembiayaan netto sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun berkenaan berada di posisi nihil.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan Anggota DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (26/8/2026). Dalam penyampaiannya, NasDem menilai Perubahan APBD 2026 telah mengacu pada kesepakatan KUA-PPAS serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Program Strategis Pusat yang Harus Diakomodasi
Fraksi NasDem menekankan perubahan anggaran harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. "APBD harus mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat," kata Sarwani di hadapan pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Beberapa program yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan lanjutan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah.
Pendapatan Naik, Defisit Ikut Membesar
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah naik dari Rp7,353 triliun menjadi Rp7,762 triliun atau tumbuh 5,56 persen. Namun belanja daerah juga meningkat lebih tinggi, dari Rp9,939 triliun menjadi Rp10,534 triliun atau naik 5,98 persen.
Kenaikan belanja yang lebih besar dibanding pendapatan itu membuat defisit bertambah dari Rp2,585 triliun menjadi Rp2,771 triliun atau naik 7,19 persen. Untuk menutup celah tersebut, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya juga dinaikkan dari Rp2,685 triliun menjadi Rp2,971 triliun atau tumbuh 10,65 persen.
Di sisi lain, penyertaan modal daerah dalam perubahan APBD ini meningkat signifikan, dari Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar atau naik 100 persen.
Target Akhir Pembahasan dan Dukungan Visi Gubernur
Fraksi NasDem berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 segera diselesaikan dan diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Perubahan anggaran ini juga diharapkan mendukung visi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman melalui program Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan menjadi penentu apakah catatan-catatan fraksi tersebut bisa diakomodasi dalam dokumen anggaran final.
