KALIMANTAN SELATAN — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengundang para menteri dan pimpinan lembaga untuk ikut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki kinerja baik. Ajang ini disebutnya menjadi sarana strategis untuk memotivasi daerah sekaligus mendorong peningkatan layanan publik.
"Sehingga saya mengundang rekan-rekan menteri atau pimpinan lembaga yang ingin memanfaatkan acara ini, kalau mau juga memberikan penghargaan, silakan," ujar Tito saat menutup gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatra di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8).
Empat Kategori Penilaian dan Skema Insentif bagi Daerah
Pada batch kedua ini, Kemendagri menilai Pemda dalam empat kategori utama. Pertama, akses dan kualitas layanan kesehatan. Kedua, implementasi Program 3 Juta Rumah. Ketiga, pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Keempat, akses penduduk ke layanan pendidikan.
Proses penilaian melibatkan kementerian teknis terkait, misalnya untuk kategori lingkungan, Kemendagri menggandeng kementerian yang membidangi lingkungan hidup. Adapun bentuk apresiasi yang diberikan bervariasi, tidak hanya berupa piagam, tetapi juga insentif fiskal yang langsung masuk ke kas daerah.
"Kalau tadi yang lain diberikan dalam bentuk penghargaan insentif fiskal, jadi bukan untuk pribadi, itu dimasukkan dalam APBD tidak tunai, tapi langsung masuk rekening nanti, rekening keuangan daerah," papar Tito.
Kementerian PKP Sediakan Kuota Bedah Rumah
Langkah Kemendagri itu telah direspons Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian tersebut memberikan kuota bedah rumah kepada daerah penerima penghargaan untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Tito menambahkan, peluang serupa masih terbuka bagi kementerian lain. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebutnya bisa memberikan dukungan melalui dana alokasi khusus yang mereka kelola.
"Mungkin Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, mungkin mereka punya dana alokasi khusus di bidang-bidang tertentu, maka kita persilakan juga kalau mau bergabung," katanya.
Menepis Stigma Negatif Kepala Daerah
Di luar mekanisme penghargaan, Tito mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak pada penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Ia menilai ajang apresiasi ini menjadi momentum untuk menyeimbangkan pemberitaan. Pemerintah ingin memperkenalkan kepala daerah berprestasi yang selama ini bekerja tanpa sorotan media.
"Tapi di balik itu, dengan acara seperti ini, kita juga ingin menunjukkan banyak kepala daerah yang baik-baik dan berprestasi," pungkas Tito.
