BANJARMASIN — Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan resmi berpindah tangan. Harry Bowo dilantik menggantikan Ayi Riyanto yang pindah tugas ke Jawa Tengah. Prosesi pengukuhan dan serah terima jabatan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Gubernur Muhidin menyebut pergantian ini sebagai bagian dari upaya menjaga sinergi antara BPKP dan Pemprov Kalsel. Kolaborasi kedua institusi dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah.
Muhidin mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemprov Kalsel dan BPKP. Ia berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan sekaligus meningkatkan kolaborasi yang sudah berjalan baik.
"Kepada Pak Harry Bowo, kami mengucapkan selamat datang di Kalimantan Selatan. Mari kita bergabung dan berkolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal untuk membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan," ujarnya.
Menurut Muhidin, pendampingan dan pembinaan dari BPKP berperan penting membantu pemerintah daerah memastikan setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menilai pembinaan lembaga pengawasan bisa menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah. Kekurangan dan kesalahan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar.
Muhidin menyoroti masih banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam perencanaan maupun pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, ia meminta bimbingan terus-menerus dari BPKP untuk meningkatkan wawasan perangkat daerah.
"Sekarang penekanannya adalah pada pembinaan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apakah perencanaan atau pengelolaan ini sudah benar. Ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bimbingan terus-menerus dari BPKP agar kita dapat meningkatkan wawasan mengenai keuangan dan pembangunan," jelasnya.
Pemprov Kalsel berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan dan pembangunan agar pelaksanaannya semakin tertib dan tepat. Muhidin juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat dalam memperoleh arahan terkait pengelolaan anggaran.
Upaya pencegahan melalui pendampingan dan konsultasi perlu menjadi perhatian. Tujuannya agar potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
"Kalau zaman saya memerintah ini, saya harus tekan, tidak ada lagi kesalahan yang fatal. Kita harus memperbaiki bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik," tegasnya.
Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Akuntan Negara Iwan Taufiq Purwanto menyampaikan bahwa pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Cakupannya tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga instansi vertikal dan badan usaha, termasuk BUMN dan BUMD.
BPKP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas pembangunan. Peran itu berjalan mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa.
"Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Saudara Harry Bowo, dapat diterima sebagai mitra kerja yang bisa langsung melanjutkan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik saat ini, serta dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan," ungkapnya.
Dengan kepemimpinan baru di BPKP Kalsel, koordinasi lintas instansi di daerah diharapkan semakin erat. Penguatan tata kelola keuangan menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran daerah berdampak langsung pada pembangunan di Kalimantan Selatan.