KALIMANTAN SELATAN — Rencana pembatasan penyaluran Pertalite, yang selama ini memakai skema kompensasi dari anggaran negara, belum memasuki tahap penerapan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan uji coba masih berjalan, khususnya untuk kelompok ekonomi sosial desil 9 dan 10. Langkah ini diambil untuk menekan kebocoran subsidi yang kerap dinikmati masyarakat mampu.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Desil adalah pembagian populasi menjadi sepuluh lapisan berdasarkan pengeluaran per kapita. Desil 9 dan 10 menempati urutan teratas, artinya mereka yang paling mampu secara ekonomi. Kelompok inilah yang disorot karena dinilai tidak layak menerima fasilitas Pertalite yang harganya disubsidi negara.
Namun, penentuan siapa yang masuk kategori tersebut belum final. Bahlil menyebut verifikasi data masih intensif dilakukan oleh kementerian terkait. Tanpa data yang solid, kebijakan ini berisiko gagal di lapangan.
Data Jadi Kunci Utama
“Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid,” kata Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (31/8/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah belum berani menetapkan kriteria final. Kekhawatiran terbesar adalah jika data yang dipakai tidak akurat, justru masyarakat miskin yang terdampak. Karena itu, setiap tahapan diuji berulang sebelum aturan resmi diterbitkan.
Dampak yang Perlu Dipahami
Apabila kebijakan jadi diterapkan, kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi bisa membeli Pertalite dengan harga bersubsidi. Konsekuensinya, mereka harus beralih ke jenis BBM nonsubsidi yang harganya lebih tinggi. Namun, kepastian teknis seperti kriteria verifikasi dan jadwal pemberlakuan masih menggantung.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan demi menjaga tujuan awal penyaluran kompensasi dari anggaran negara. Ia tidak menyebutkan kapan uji coba selesai atau kapan aturan akan ditandatangani. Masyarakat yang masuk kategori mampu diminta menunggu pengumuman resmi.
Yang Bisa Dilakukan Masyarakat
Belum ada kanal pendaftaran baru atau mekanisme pengecekan khusus yang diumumkan untuk kebijakan ini. Sampai saat ini, skema pembatasan Pertalite masih dalam tahap pengujian dan pembahasan.
Hindari informasi yang meminta bayaran atau menjanjikan pendataan akses Pertalite. Pemerintah belum membuka layanan apa pun terkait kebijakan ini. Pantau terus channel resmi Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk perkembangan terbaru.
Kebijakan ini lahir dari kebutuhan menyehatkan anggaran subsidi yang terus membengkak. Pemerintah berjanji tidak akan terburu-buru, demi memastikan rakyat kecil tetap terlindungi.
