KALIMANTAN SELATAN — Anggota parlemen Amerika Serikat Ritchie Torres mengajukan Power To The Players Act, rancangan undang-undang yang mewajibkan Federal Trade Commission (FTC) menyusun aturan perlindungan hak gamer atas game digital yang telah dibeli. RUU yang diumumkan 15 Oktober 2026 ini muncul setelah sejumlah game seperti The Crew dan NBA 2K25 kehilangan akses bermain meski konsumen sudah membayar penuh. Jika disahkan, aturan ini berpotensi mengubah cara publisher mengelola game digital, termasuk dampaknya ke pasar global.
Rancangan undang-undang ini lahir dari persoalan mendasar yang dihadapi pembeli game digital: transaksi di toko online tidak memberi kepemilikan penuh, melainkan lisensi penggunaan terbatas. Penyedia layanan dapat mengakhiri izin tersebut secara sepihak tanpa pemberitahuan, sehingga game yang sudah dibayar bisa berhenti berfungsi.
Apa Isi RUU Power To The Players Act
Power To The Players Act mengarahkan FTC untuk menyusun regulasi yang melindungi kemampuan gamer memiliki dan memainkan game yang telah dibeli. Torres menilai konsumen semestinya berhak memainkan serta memindahtangankan game mereka, bukan kehilangan akses hanya karena perusahaan memutuskan menghentikan layanan.
Statusnya masih berupa rencana legislasi, bukan hukum yang berlaku. Detail kewajiban yang nantinya diterapkan bergantung pada isi rancangan final dan proses legislasi di Kongres.
Kasus NBA 2K25 dan The Crew Jadi Pemicu
Torres menyoroti NBA 2K25 yang dijadwalkan dihapus dari toko digital pada 30 Oktober 2026, sementara server daringnya ditutup 31 Desember 2026. Jaraknya hanya sekitar dua tahun setelah peluncuran, memunculkan pertanyaan soal nilai pembelian game yang masih relatif baru ketika dukungan daring berakhir.
Kasus The Crew memberi gambaran lebih keras. Ubisoft mematikan server game balapan itu pada 2024, membuatnya tidak lagi bisa dimainkan bahkan untuk mode single player. Peristiwa ini mendorong gerakan Stop Killing Games yang memperjuangkan agar game ditinggalkan pengembang tidak serta-merta kehilangan seluruh fungsi bermainnya.
Sudah Ada Perlindungan di Tingkat Negara Bagian
California memberlakukan AB 2426 sejak Januari 2025, mewajibkan pengungkapan jelas ketika konsumen sebenarnya membeli lisensi digital, bukan kepemilikan penuh. Steam juga telah menampilkan pemberitahuan bahwa pembelian game memberikan lisensi penggunaan.
Aturan transparansi transaksi itu berbeda dari usulan Torres. AB 2426 hanya mewajibkan keterbukaan informasi, sedangkan Power To The Players Act berupaya melindungi hak konsumen untuk tetap memainkan game yang telah dibeli setelah layanan dihentikan.
Dampak ke Publisher dan Pasar Global
Jika disahkan dan menghasilkan aturan efektif, dampaknya dapat meluas ke cara publisher mengelola game digital setelah masa dukungan berakhir, termasuk di luar Amerika Serikat. Publisher yang beroperasi global kemungkinan menyesuaikan kebijakan server dan distribusi agar selaras dengan aturan FTC.
Persoalan teknisnya tidak sederhana. Mempertahankan game online tanpa dukungan pengembang menuntut solusi seperti mode offline atau server mandiri, yang belum tentu tersedia di semua judul.
Perdebatan ini memperlihatkan siapa yang memegang kendali atas produk digital setelah uang konsumen berpindah tangan. Perlindungan lebih kuat bisa menjadi langkah penting, tetapi cara mempertahankan game online tanpa dukungan pengembang masih membutuhkan aturan dan solusi teknis yang jelas.
