KALIMANTAN SELATAN — Emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026 mencapai kisaran 180 juta ton hingga Oktober, tertinggi dalam 24 tahun terakhir menurut Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Angka itu jauh di atas rata-rata historis 75-80 juta ton per tahun, dengan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang emisi harian terbesar. Data BNPB per 19 Oktober 2026 masih mencatat 570,08 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas.
Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) mencatat lonjakan emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sejak akhir Juli 2026. Kebakaran yang melanda hutan, lahan pertanian, dan lahan gambut melepaskan asap dalam jumlah besar, menurunkan kualitas udara di hampir seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Data CAMS Global Fire Assimilation System yang ditampilkan lewat aplikasi Fire Emissions Watch menunjukkan emisi karbon karhutla Indonesia meningkat tajam sejak Agustus. Berdasarkan grafik kumulatif tahunan, emisi hingga Oktober 2026 berada di kisaran 180 juta ton karbon.
Angka tersebut jauh di atas rata-rata historis sekitar 75-80 juta ton karbon per tahun. Meski begitu, emisi tahun ini belum menyamai 2015 yang tercatat sekitar 380 juta ton karbon, lebih dari dua kali prakiraan emisi Indonesia 2026.
Analisis data mingguan periode 13-19 Oktober menempatkan Indonesia di posisi teratas penyumbang emisi global. Dari total 35,9 juta ton emisi global, Indonesia menyumbang 19,6 juta ton karbon atau naik 245 persen dari rata-rata historisnya.
Kalimantan Tengah menjadi daerah paling parah dengan volume emisi karbon harian mencapai 1,32 juta ton. Posisi berikutnya ditempati Sumatra Selatan dengan 589 ribu ton karbon, lalu Kalimantan Barat di angka 513 ribu ton karbon.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih ada 570,08 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas. Total target penanganan karhutla di enam provinsi itu mencakup area seluas 1.024,33 hektare.
Tim gabungan telah memadamkan 454,25 hektare, sementara sisanya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan. Kalimantan Tengah menyisakan lahan belum padam paling besar, yakni 389,39 hektare dari total target penanganan 452,49 hektare.
Di Sumatra Selatan, masih terdapat 108,50 hektare lahan yang belum padam dari total 401,67 hektare. Jambi menyisakan 64,50 hektare dari 96,50 hektare, Kalimantan Selatan 7,50 hektare dari 58,45 hektare, dan Kalimantan Barat 0,19 hektare dari 11,92 hektare. Seluruh lahan terdampak di Riau seluas 3,30 hektare dilaporkan sudah padam.
Di luar enam provinsi prioritas, BNPB mencatat karhutla di sejumlah wilayah lain dengan total luas lahan terbakar diperkirakan 572,90 hektare. Sekitar 107,77 hektare telah dipadamkan, sedangkan 465,13 hektare lainnya masih dalam penanganan intensif.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, merinci bahwa target penanganan di enam provinsi prioritas mencapai 1.024,33 hektare per 19 Oktober 2026. Rincian itu menjadi dasar pemantauan harian tim gabungan di lapangan.
Bagi pengguna di wilayah terdampak, kualitas udara yang memburuk berdampak langsung pada aktivitas harian dan kesehatan pernapasan. Pemantauan emisi seperti yang dirilis CAMS menjadi rujukan awal untuk menilai skala dampak lintas batas, termasuk asap yang menyeberang ke Malaysia dan Singapura.
Proses pemadaman dan pendinginan di enam provinsi prioritas masih berlanjut, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi titik konsentrasi terbesar. Pembaruan data BNPB maupun prakiraan CAMS akan menentukan apakah tren emisi 2026 terus mendekati level kebakaran besar 2015.