BANJARBARU — Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Risyanto Yudha Hermawan memimpin langsung diskusi yang menghadirkan para lurah, kepala desa, dan pengurus APDESI se-Kalimantan Selatan. Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup mengandalkan aparat di lapangan tanpa keterlibatan warga di tingkat paling bawah.
Polda Kalsel saat ini menjalankan Operasi Aman Nusa dengan melibatkan sekitar 800 personel hingga akhir Oktober. Operasi itu mencakup pemadaman di lapangan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Dari 23 LP yang sudah diterbitkan, sebagian besar kasus telah naik ke tahap penyidikan. Laporan dari WALHI Kalsel termasuk di antara perkara yang ditangani.
“Hingga saat ini sudah diterbitkan 23 Laporan Polisi (LP) terkait karhutla, yang melibatkan 11 perorangan dan 12 korporasi. Sebagian besar kasus telah naik ke tahap penyidikan, termasuk laporan dari WALHI Kalsel,” tegas Kapolda.
Ia didampingi Kabid Humas Kombes Pol Nur Khamid dalam pertemuan tersebut. Kepolisian berharap lurah dan kepala desa aktif mengajak warga mencegah pembakaran lahan sejak dini.
“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla,” ujar Kapolda usai diskusi.
Polda Kalsel bersama Pemprov Kalsel menyiapkan peralatan mixer dan bahan baku cairan Surfaktan. Stok itu akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Cairan Surfaktan dipakai untuk membasahi sekaligus mendinginkan titik api, terutama di lahan gambut yang rentan menyala kembali. Pendistribusian dilakukan agar daerah tidak menunggu pasokan dari Banjarbaru saat kejadian darurat.
Gubernur Kalsel H Muhidin menilai persoalan utama di lahan gambut adalah banyaknya area terlantar yang dibiarkan pemiliknya. Saat kebakaran terjadi, beban pemadaman justru berpindah ke Satgas, TNI, Polri, dan relawan.
“Sesuai regulasi dan undang-undang, lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara. Namun selama ini banyak lahan milik perusahaan atau perseorangan yang dibiarkan terlantar begitu saja. Ketika terjadi kebakaran, pemilik tidak ikut memadamkan dan beban penanganan justru dialihkan kepada Satgas, TNI, Polri, serta relawan,” ujar Muhidin.
Pemprov Kalsel mengusulkan percepatan mekanisme pelaporan lahan terlantar dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Usulan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang sama.
Strategi teknis lain yang disiapkan adalah penambahan embung dan kanal air di lokasi-lokasi rawan terbakar. Embung tersebut nantinya menjadi sumber air untuk penyiapan cairan Surfaktan.
Dengan pasokan air yang lebih dekat, waktu respons pemadaman diharapkan lebih singkat. Pemprov Kalsel menyebut langkah tersebut sebagai antisipasi menghadapi sisa musim kemarau.