TANAH BUMBU — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Makhruri menegaskan bahwa kerja sama antara sekolah kejuruan dan dunia usaha tidak cukup berhenti di penyediaan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). Menurutnya, komitmen penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan yang beroperasi di Tanah Bumbu menjadi ukuran keberhasilan program Link and Match.
Pernyataan itu disampaikan Makhruri dalam agenda Link and Match di SMK Negeri 1 Simpang Empat, Kamis (15/10/2026). Ia berharap kolaborasi yang sudah terbangun semakin ditingkatkan agar sumber daya manusia di daerah tersebut dapat dibentuk sesuai kebutuhan perusahaan.
Legislator yang membidangi sektor pendidikan itu menilai kebutuhan industri dan kualifikasi lulusan SMK harus dipertemukan sejak dini. Ia mendorong perusahaan aktif memetakan kebutuhan tenaga kerja, lalu berdialog dengan pihak sekolah agar kompetensi lulusan selaras dengan kualifikasi yang diminta industri.
Dari sisi pengawasan, DPRD memastikan bakal mengawal transparansi porsi penyerapan tenaga kerja lokal. Pengawasan itu termasuk menilai seberapa besar perusahaan merekrut warga Tanah Bumbu dan berapa yang masih didatangkan dari luar daerah.
"Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan, termasuk melihat seberapa besar penyerapan tenaga kerja lokal dan berapa yang masih berasal dari luar Kabupaten Tanah Bumbu," tegas Makhruri.
Makhruri mengusulkan skema penjaringan siswa berprestasi sejak masih duduk di bangku sekolah. Menurutnya, langkah itu mempermudah perusahaan memberi program magang terarah hingga membuka peluang rekrutmen setelah lulus.
Ia menegaskan, bila kualifikasi dan kompetensi calon pekerja lokal setara dengan pelamar dari luar daerah, tenaga kerja lokal sudah sepantasnya mendapat prioritas utama. Kebijakan itu dinilai memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar sekaligus membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja efisien.
"Kami berharap kerja sama ini semakin ditingkatkan agar SDM yang ada di Tanah Bumbu dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan," ujarnya.
Makhruri mengakui ada pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam tata kelola jenjang SMA, SMK, maupun SLB. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkewajiban memperjuangkan kebutuhan pendidikan masyarakat lewat mekanisme yang berlaku.
Sebagai gambaran, ia menyebut usulan penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah yang sempat terkendala akibat perbedaan kewenangan dalam proses penganggaran. Komunikasi dan koordinasi intensif akan terus dibangun bersama pihak sekolah serta instansi terkait demi menghadirkan solusi terbaik.
Melalui keberlanjutan program Link and Match di SMKN 1 Simpang Empat, ekosistem pendidikan kejuruan yang terintegrasi dengan dunia kerja diharapkan melahirkan lulusan siap pakai bagi kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu.
"Kami siap terus berkoordinasi dan mendukung kebutuhan sekolah. Selama masih ada ruang untuk membantu, kami akan berupaya memberikan dukungan demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.