KALIMANTAN SELATAN — Jakarta — Gelombang perampingan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak baru. Danantara Indonesia, induk investasi negara, telah menutup 290 anak dan cucu perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif. Angka ini ditargetkan melonjak menjadi 300 perusahaan hingga akhir 2026, dan berpuncak pada penutupan total 750 entitas bisnis yang membebani keuangan negara.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden menegaskan, temuan awal saat Danantara dibentuk menunjukkan adanya 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya—jumlah yang dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.
"Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," ujar Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan ini menyoroti masalah kronis BUMN: struktur organisasi yang bercabang hingga ratusan entitas, masing-masing dengan jajaran direksi dan komisaris yang digaji dari kas negara.
Efisiensi ini bukan sekadar pengurangan jumlah perusahaan. Prabowo merinci, dari proses perampingan yang berjalan, negara berhasil menghemat sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya. Dana yang sebelumnya tersedot untuk membiayai gaji direksi, komisaris, dan operasional perusahaan tidak produktif, kini dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat.
"Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif," tegasnya.
Ke mana dana hasil penghematan dialokasikan? Presiden Prabowo memberikan jawabannya: dana segar itu akan disuntikkan ke sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.
"Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," tutur Prabowo. Artinya, suntikan modal untuk proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur energi, hingga peningkatan layanan publik seperti listrik dan telekomunikasi akan semakin deras.
Langkah ini diyakini mengubah peta bisnis BUMN secara signifikan. Perusahaan pelat merah yang beroperasi di luar core business akan ditutup atau dilebur ke induk usahanya masing-masing. Dengan struktur yang lebih ramping, raksasa seperti Pertamina, PLN, dan BRI diharapkan bergerak lebih lincah dan fokus pada bisnis utama.
Kebijakan perampingan ini menjadi agenda restrukturisasi paling agresif dalam sejarah korporasi Indonesia, dengan target penghematan jangka panjang yang berkelanjutan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).