KALIMANTAN SELATAN — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini meniru mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini dipakai Kemendikdasmen untuk belanja Dana BOS.
Kepala BGN Sudaryono menyebut sistem ini dibuat agar proses pengadaan bahan baku MBG lebih transparan. Pemerintah ingin tahu persis siapa pemasoknya, berapa harganya, bagaimana transaksinya, sampai aspek perpajakannya.
Enam Komoditas yang Masuk Tahap Awal
Pada tahap pertama, ada enam komoditas yang akan masuk ke sistem marketplace ini. Keenamnya adalah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Sudaryono menargetkan marketplace ini mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Selain mengejar transparansi, sistem ini diharapkan memutar ekonomi di daerah.
Pemasok Wajib Berstatus Verified Seller
BGN menerapkan mekanisme verified seller dalam sistem ini. Artinya, pemasok bahan baku MBG tidak bisa berasal dari sembarang pihak.
"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelas Sudaryono.
Dengan skema ini, rantai pasok bahan baku MBG lebih mudah dilacak. Pemerintah juga bisa menilai kualitas dan kredibilitas pemasok sebelum transaksi berjalan.
Belanja Diarahkan dari Daerah Sendiri
BGN sedang menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku sebisa mungkin dilakukan dari wilayah setempat. Dapur MBG di suatu daerah diarahkan membeli komoditas dari daerahnya sendiri.
Sudaryono memberi contoh pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Selama stok tersedia, telur untuk kebutuhan dapur di wilayah itu akan diprioritaskan dari Mojokerto.
"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tuturnya.
Pola ini bukan cuma memperketat pengadaan. Pemerintah ingin dampak ekonomi program MBG terasa sampai tingkat daerah.
"Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan," katanya.
Dua Dampak yang Dibidik Program MBG
Sudaryono menegaskan program MBG sejak awal tidak hanya mengejar peningkatan kualitas gizi penerima manfaat. Pemerintah juga menginginkan program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
"Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu)," pungkasnya.
Bagi ibu yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG, sistem marketplace ini berpotensi membuat pasokan bahan baku lebih terkontrol. Kualitas makanan yang diterima anak pun lebih mudah diawasi, dari asal pemasok hingga transaksinya.
