BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, merespons keluhan warga Sidomulyo 1 yang berunjuk rasa di kantornya dengan janji memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR RI asal Kalsel. Janji itu disampaikan langsung di hadapan perwakilan warga yang mendesak penyelesaian sengketa lahan di kawasan Guntung Payung, Banjarbaru.
Gubernur Akui Keterbatasan Wewenang
Dalam pernyataannya, H Muhidin menjelaskan bahwa persoalan pertanahan dan keputusan pengadilan berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. “Kita bisa menyarankan minta bantuan ke DPR RI karena ada perwakilan Kalsel di sana,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya hanya bisa membantu sebatas koordinasi tanpa mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. “Pengadilan itu bagian dari pemerintah pusat, dan juga pertanahan sama jadi bukan di bawah provinsi,” jelas gubernur.
Warga Akui Puas, Namun Masih Menagih Janji
Perwakilan warga Sidomulyo 1, Juki, mengaku cukup puas dengan respons gubernur. “Cukup memuaskan sedikitlah atas respon beliau dari permintaan kami yang meminta keadilan,” kata Juki.
Meski demikian, ia mengingatkan agar janji tersebut tidak hanya menjadi formalitas belaka. “Mudah-mudahan jawaban beliau itu tidak normatif atau sekadar formalitas,” harapnya. Pihaknya berencana menemui H Muhidin dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti komitmen tersebut.
Aksi Mahasiswa Warnai Tuntutan Warga
Unjuk rasa di kantor gubernur itu turut diramaikan oleh mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap rencana Taman Nasional Meratus. Dalam aksi yang sama, tujuh tuntutan disampaikan, salah satunya mendesak gubernur untuk tidak mencabut usulan kawasan konservasi tersebut. Namun, secara terpisah, Gubernur Kalsel menegaskan tidak akan mencabut usulan itu.
Persoalan warga Sidomulyo 1 pun menjadi salah satu poin yang ikut diperjuangkan dalam aksi tersebut, menambah panjang daftar aspirasi yang harus direspons pemerintah daerah.
