BANJARMASIN — Ariadi Noor menyampaikan hal itu di hadapan gabungan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Menurut dia, komunikasi dengan Pemerintah Pusat berjalan dan hasil terakhirnya adalah alokasi Rp1,2 triliun untuk delapan provinsi. Kalimantan Selatan masuk di dalam daftar penerima bersama sejumlah daerah lain yang mengalami bencana.
“Hari ini, Pak Gubernur sudah melobi Pemerintah Pusat agar lebih banyak memberikan bantuan nasional. Informasi terakhir, kita mendapat alokasi Rp1,2 triliun untuk delapan provinsi, termasuk Kalimantan Selatan dan sejumlah daerah lainnya yang mengalami bencana,” ujar Ariadi.
Prioritas Penanganan: Bandara Syamsudin Noor hingga Tanah Laut
Pemprov Kalsel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pemerintah kabupaten bergerak di lapangan menangani karhutla. Sejumlah kawasan diprioritaskan, terutama wilayah sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, Pengayuan, dan Guntung Damar.
Penanganan juga dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ariadi menegaskan jajarannya bekerja siang malam untuk wilayah terdampak.
“Siang malam kami bekerja di lapangan. Tidak ada kata membiarkan, dan masyarakat kita tidak akan ditinggalkan,” tegasnya.
Mahasiswa Desak Keterlibatan Pusat Lebih Besar
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalsel menuntut peningkatan keterlibatan Pemerintah Pusat dalam penanganan karhutla. Ariadi menanggapi aspirasi itu dengan menyatakan koordinasi lintas pemerintah terus dilakukan.
Menurut dia, dukungan Pusat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan di wilayah terdampak. Pemprov Kalsel berharap kerja sama seluruh pemangku kepentingan bisa menekan dampak karhutla dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
“Pemprov Kalsel berharap dukungan Pemerintah Pusat dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dapat menekan dampak karhutla serta mencegah jatuhnya korban jiwa,” tutup Ariadi.
