MARABAHAN — Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikannya di hadapan aparatur saat memimpin upacara yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam amanatnya, Bupati mengapresiasi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti upacara. Meski begitu, ia menjadikan momen tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Pemkab Batola. Komitmen terhadap peningkatan manajemen kinerja disebut mulai menunjukkan perkembangan, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Bahrul Ilmi menyampaikan masih terdapat sembilan permasalahan utama dalam penerapan SAKIP yang perlu segera dibenahi. Persoalan itu menjadi dasar bagi Pemkab Batola menyiapkan langkah tindak lanjut agar kualitas akuntabilitas kinerja tidak berhenti di level administratif.
Untuk menindaklanjutinya, Pemkab Batola menyiapkan tujuh langkah perbaikan. Langkah itu mencakup penyelarasan dokumen kinerja hingga perubahan orientasi kerja. Selama ini, kata Bupati, orientasi kerja cenderung hanya menyelesaikan kegiatan, bukan mencapai hasil.
Pemkab Batola mengubah arah kerja dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi pencapaian hasil atau result-oriented. Setiap SKPD diminta melakukan pemantauan terhadap rencana aksi secara berkala setiap triwulan.
Penguatan sistem data yang terintegrasi, evaluasi internal, serta keterlibatan aktif pimpinan SKPD dinilai penting untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Bupati menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut harus berjalan beriringan, bukan parsial.
"SAKIP bukan sekadar kewajiban penyusunan dokumen, melainkan alat pengendalian pembangunan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Bahrul Ilmi.
Usai upacara, penyerahan LHE SAKIP Tahun 2026 dilakukan secara simbolis oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Barito Kuala kepada perwakilan SKPD dan kecamatan. Hasil evaluasi tahun ini menunjukkan 11 SKPD mengalami peningkatan nilai dan menerima piagam penghargaan atas capaian tersebut.
Pada tingkat kecamatan, tercatat lima kecamatan mengalami kenaikan nilai. Satu kecamatan di antaranya berhasil memperoleh piagam penghargaan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Batola memperkuat akuntabilitas kinerja. Pemkab memastikan pelaksanaan program pembangunan memberikan hasil yang terukur serta manfaat bagi masyarakat.