KALIMANTAN SELATAN — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memproyeksikan target realisasi investasi tahun depan mencapai Rp2.322 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target 2026, didorong oleh optimisme terhadap perbaikan sistem perizinan dan iklim usaha domestik.
Rosan P. Roeslani menegaskan pihaknya mengejar target tersebut lewat tiga fokus utama: kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan. Ia menyebut sistem perizinan yang sebelumnya tersebar di 18 kementerian/lembaga kini telah terintegrasi dalam sistem OSS dan terus diperkuat.
Pemerintah tengah menyiapkan pembaruan sistem OSS ke versi 2.0. Teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain akan dipakai untuk meningkatkan akurasi serta transparansi layanan perizinan.
"Sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS dan terus diperkuat. Ini tugas yang berat, namun Insyaallah kita terus meng-upgrade sistem OSS kita dengan AI, big data dan blockchain," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).
Saat ini, 24 kementerian/lembaga telah memiliki hak akses ke sistem OSS untuk kebutuhan verifikasi dan pemantauan. Sebanyak 575 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota juga sudah terhubung dengan sistem tersebut.
Untuk mempercepat realisasi proyek di lapangan, pemerintah menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Melalui program ini, investor di 62 kawasan industri dapat memulai pembangunan secara paralel tanpa harus menunggu seluruh proses perizinan selesai.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat untuk memfasilitasi proyek hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terus diselesaikan.
Rosan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga media, untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, hal ini penting agar realisasi investasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.