KALIMANTAN SELATAN — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), ditambah keresahan masyarakat terhadap ketersediaan LPG bersubsidi, kembali mencuat. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan subsidi energi Indonesia?
Di tengah situasi tersebut, muncul pandangan bahwa apabila harga minyak dunia meningkat sementara pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi, beban negara dan Pertamina akan semakin berat. Bahkan muncul kesimpulan ekstrem: jika ingin BBM subsidi tetap tersedia tanpa antrean, pemerintah harus menaikkan harga Pertalite dan Biosolar atau menghentikan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Benarkah sesederhana itu? Menurut Rachman Salihul Hadi, persoalan subsidi energi Indonesia jauh lebih kompleks. Pemerintah memang menghadapi dilema besar antara menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesehatan APBN, dan memastikan perusahaan energi negara tetap memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan tugasnya.
Mengapa Harga BBM Bersubsidi Tidak Mencerminkan Biaya Sebenarnya
Harga BBM bersubsidi bukanlah harga yang sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian. Ketika harga minyak mentah dunia naik, nilai tukar rupiah melemah, dan biaya pengadaan meningkat sementara harga BBM di dalam negeri ditahan, selisih antara harga keekonomian dan harga jual harus ditanggung melalui mekanisme subsidi atau kompensasi.
Masyarakat membeli BBM dengan harga yang relatif murah, tetapi ada biaya yang tetap harus dibayar oleh negara. BBM murah bukan berarti tidak ada yang membayar. Yang membayar adalah APBN melalui mekanisme subsidi dan kompensasi.
Karena itu, apabila pemerintah meminta Pertamina menyediakan BBM dengan harga tertentu yang tidak sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian, pemerintah juga harus memastikan kewajiban kompensasinya dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai perusahaan negara diminta menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi persoalan arus kas akibat kewajiban negara justru dibebankan terlalu lama kepada Pertamina.
Antrean BBM Tidak Otomatis Berarti Pertamina Kehabisan Uang
Masyarakat juga jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap antrean BBM subsidi merupakan bukti Pertamina kehabisan uang atau bangkrut. Antrean dapat disebabkan oleh berbagai faktor: pengaturan kuota, distribusi, keterlambatan pasokan, lonjakan konsumsi, pembatasan pembelian, persoalan logistik, sampai perubahan perilaku masyarakat karena munculnya kekhawatiran akan kelangkaan.
Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka penyebab sebenarnya. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi berupa imbauan untuk tidak panik, sementara di lapangan mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kesenjangan antara komunikasi pemerintah dan pengalaman masyarakat di lapangan dapat menjadi masalah tersendiri.
Siapa Sebenarnya yang Menikmati Subsidi Energi?
Inilah pertanyaan yang sebenarnya lebih penting daripada sekadar menaikkan atau mempertahankan harga BBM. Apakah subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan?
Jika orang kaya yang memiliki beberapa kendaraan juga menikmati BBM subsidi dengan harga yang sama dengan pekerja berpenghasilan rendah, maka sistem tersebut jelas perlu dievaluasi. Subsidi seharusnya semakin diarahkan kepada orangnya, bukan sekadar kepada barangnya.
Artinya, negara perlu membangun sistem subsidi yang lebih tepat sasaran. Masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, petani, pengemudi transportasi umum, pelaku usaha mikro, dan kelompok lain yang benar-benar membutuhkan perlindungan harus mendapatkan prioritas. Sementara masyarakat yang secara ekonomi mampu seharusnya tidak terus-menerus menikmati subsidi yang sama.
Jangan Membenturkan BBM dengan Program MBG
Perdebatan menjadi lebih rumit ketika persoalan BBM dikaitkan dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Muncul logika: kalau ingin BBM subsidi murah, hentikan MBG. Sebaliknya, kalau ingin MBG berjalan, masyarakat harus menerima harga energi yang lebih mahal.
Menurut Rachman Salihul Hadi, cara berpikir seperti ini terlalu sederhana. APBN tidak bekerja dengan logika hanya ada dua pilihan: BBM atau MBG. Pemerintah memiliki banyak ruang untuk melakukan evaluasi dan realokasi anggaran.
Pertanyaannya justru: apakah seluruh belanja pemerintah sudah efisien? Apakah subsidi energi sudah tepat sasaran? Apakah program pemerintah sudah memberikan manfaat optimal? Apakah proyek yang kurang prioritas dapat ditunda? Apakah kebocoran dan pemborosan anggaran dapat ditekan? Apakah penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa semakin membebani masyarakat? Apakah BUMN telah bekerja seefisien mungkin?
Semua itu harus dihitung. Jangan membebankan pilihan kebijakan kepada rakyat dengan cara yang menyederhanakan persoalan.
Apa yang Perlu Dipahami Masyarakat
Hingga artikel ini ditulis, belum ada keputusan resmi mengenai perubahan harga BBM bersubsidi atau penghentian program prioritas. Informasi lengkap mengenai kebijakan subsidi energi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi yang menyebutkan jadwal pencairan atau perubahan harga tanpa sumber resmi. Waspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah untuk meminta pembayaran atau data pribadi terkait subsidi energi.
