TANJUNG — Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna membahas realisasi APBD Induk 2026 dan persiapan perubahan anggaran tahun berjalan. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Tabalong itu menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari minimnya serapan anggaran hingga keluhan warga terkait infrastruktur jalan.
Serapan Anggaran Baru 13,58 Persen, Pekerjaan Fisik Masuk Tahap Penyesuaian Harga
Kepala Dinas PUPR Tabalong, Agung Wibawa, melaporkan bahwa serapan anggaran per April baru mencapai 13,58 persen. Ia menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan fisik masih berada pada tahap penyelesaian dan penyesuaian harga satuan.
“Saat ini masih dalam tahap penyelarasan harga satuan. Kami menargetkan pada Juli mendatang seluruh paket pekerjaan sudah memasuki tahapan lelang,” kata Agung dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Kepala Bapperida Tabalong, Arianto, memaparkan bahwa sebagian besar program masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki pelaksanaan fisik. Ia juga memperkenalkan program inovasi daerah bernama G-Insight berupa survei geospasial yang menyasar pelaku UMKM di Kecamatan Murung Pudak.
Dewan Desak Percepatan Proyek dan Bentuk Tim Respons Informasi
Anggota Komisi III DPRD Tabalong, Jurni SE, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Ia mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang meleset dari target, terutama karena kondisi cuaca saat ini dinilai mendukung.
“Jangan sampai terlambat, apalagi kondisi cuaca saat ini cukup mendukung. Pastikan tidak ada kegiatan pembangunan fisik yang terlewat dari target pelaksanaan,” tegas Jurni.
Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Ari Wahyu, mengatakan pihaknya ingin mengetahui progres pelaksanaan program di masing-masing dinas, termasuk kesiapan menghadapi penyusunan APBD Perubahan 2026. “Kami ingin mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan program di masing-masing dinas, termasuk persiapan menghadapi perubahan anggaran tahun 2026,” ujarnya.
Jalan Rusak Ramai Dikeluhkan Warga, DPRD Minta PUPR Lebih Transparan
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dan berlubang yang ramai disampaikan melalui media sosial. Dewan menilai masih minimnya informasi kepada publik terkait sejumlah kegiatan pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Komisi III berharap Dinas PUPR dapat meningkatkan publikasi kegiatan pembangunan, baik melalui media massa maupun media internal pemerintah. Salah satu usulannya adalah membentuk tim respons informasi guna memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.
Pokir DPRD: Berapa Persen yang Terakomodasi?
Komisi III juga mempertanyakan persentase pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah. Dewan meminta penjelasan terkait berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah usulan pokir anggota DPRD belum dapat direalisasikan. Hingga rapat usai, Dinas PUPR dan Bapperida belum memberikan angka pasti terkait realisasi pokir tersebut.
