BANJARMASIN — APJI Kalimantan Selatan kini memiliki struktur kepengurusan di lima daerah setelah proses pelantikan yang digelar pada Sabtu (30/5/2026). Lima daerah tersebut meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura).
Ketua APJI Kalsel, H. Aftahudin, menyatakan keberadaan pengurus di lima daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor kuliner. Cakupan usaha yang menjadi anggota asosiasi ini meliputi restoran, kafe, katering, hingga penyedia tenda dan jasa pendukung lainnya.
UMKM Dinilai Punya Daya Tahan Lebih Kuat Dibanding Perusahaan Besar
Menurut Aftahudin, sektor UMKM memiliki ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global. Ia menilai pelaku UMKM lebih fokus pada aktivitas ekonomi harian dan kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perusahaan besar yang kerap terdampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
"UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus terus didorong," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Pemerintah Siapkan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil
Persoalan sertifikasi halal menjadi perhatian utama dalam pelantikan ini. Aftahudin menjelaskan bahwa biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah. Namun, bagi UMKM tersedia fasilitas dan pendampingan dari pemerintah sehingga pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi tersebut dengan lebih mudah.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kehadiran APJI sebagai mitra baru. Plh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Noor Aneka Linda Wati, mengatakan pihaknya memiliki program prioritas bernama "Kalsel Halal". Program ini mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga untuk memiliki sertifikasi halal.
"Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan," ujar Linda.
Sinergi APJI dan Pemprov Buka Akses Pembiayaan hingga Promosi UMKM
Linda menambahkan, kerja sama tidak hanya terbatas pada sertifikasi halal. Dinas Koperasi dan UKM juga membuka peluang pendampingan dalam berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai dari peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk.
"Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan terkait program-program tersebut," katanya.
Melalui pengurus yang baru dilantik di lima daerah, APJI Kalsel dan pemerintah provinsi berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat sektor UMKM jasa boga. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
