BANJARMASIN — Lima daerah di Kalimantan Selatan resmi memiliki kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APJI. Ketua APJI Kalsel, H. Aftahudin, menyebut pengurus baru ini akan menjadi motor penggerak UMKM di wilayah masing-masing.
“Kami berharap lima kabupaten/kota ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan UMKM di daerah masing-masing. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat,” ujarnya saat pelantikan.
Mengapa Sertifikasi Halal Jadi Prioritas?
Sertifikasi halal menjadi salah satu fokus utama APJI Kalsel ke depan. Aftahudin menilai biaya pengurusan yang mencapai jutaan rupiah secara mandiri menjadi kendala bagi pelaku UMKM.
“Biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bagi UMKM tersedia fasilitas dan pendampingan dari pemerintah sehingga prosesnya menjadi lebih mudah,” jelasnya.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel selama ini aktif memberikan pendampingan, terutama dalam proses sertifikasi halal. Program prioritas “Kalsel Halal” tengah digalakkan pemprov untuk seluruh produk kuliner dan jasa boga.
Dampak Langsung bagi Pelaku Usaha Kecil
Aftahudin menilai sektor UMKM memiliki daya tahan kuat di tengah gejolak ekonomi global. Berbeda dengan perusahaan besar yang rentan fluktuasi nilai tukar, pelaku UMKM lebih fokus pada aktivitas ekonomi harian yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus terus didorong,” katanya.
Apa Saja Program Pendampingan yang Tersedia?
Plh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Noor Aneka Linda Wati, menyambut positif kehadiran APJI sebagai mitra strategis. Pihaknya membuka peluang kolaborasi untuk berbagai program pemberdayaan.
“Kami memiliki berbagai program fasilitasi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan terkait program-program tersebut,” ujarnya.
Program tersebut mencakup peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk. Pemprov Kalsel juga mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga memiliki sertifikasi halal melalui program “Kalsel Halal”.
Lima Daerah yang Kini Punya Pengurus APJI
- Kota Banjarmasin
- Kota Banjarbaru
- Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari)
- Kabupaten Barito Kuala
- Kabupaten Banjar (Martapura)
Melalui pelantikan ini, APJI Kalsel bersama pemprov berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat sektor UMKM, khususnya bidang jasa boga, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kapan Program Sertifikasi Halal Mulai Berlaku?
Program “Kalsel Halal” sudah mulai digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. APJI diharapkan dapat bersinergi dalam mengedukasi serta mendampingi para anggotanya agar memenuhi ketentuan tersebut.
Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan Pendampingan?
Seluruh pelaku UMKM di bidang kuliner, restoran, kafe, katering, hingga usaha penyedia tenda dan jasa pendukung lainnya yang tergabung dalam APJI. Dinas Koperasi dan UKM siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan jika ada permohonan dari asosiasi.
