TANJUNG — Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J, didampingi Wakapolres Kompol H Hasanudin, mendatangi SPBU Maburai setelah menerima laporan masyarakat. Di lokasi, polisi mendapati perselisihan antara sopir truk yang mengantre solar dengan pengawas SPBU.
Sejumlah sopir mengaku membeli solar bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari ketentuan. Pengakuan yang sama juga menyebut bahwa solar tersebut dicampur dengan dexlite, dan praktik ini sudah berlangsung cukup lama.
Barcode Terblokir Jadi Alasan Antrean Panjang
Pengawas SPBU Maburai berinisial M memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, antrean panjang terjadi karena banyak sopir tidak bisa menunjukkan barcode saat hendak mengisi solar subsidi dengan alasan barcode mereka terblokir.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina atau Dinas ESDM setempat terkait status pemblokiran barcode para sopir tersebut. Kapolres masih mendalami apakah pemblokiran itu murni administratif atau ada unsur kesengajaan.
Solar Subsidi Dicampur Dexlite, Sopir Diperas?
Salah seorang sopir berinisial D mengaku terpaksa membeli solar campuran dengan harga di atas harga eceran tertinggi. "Solar campur dexlite, harganya lebih mahal dari normal. Ini sudah lama," katanya di lokasi sidak.
Praktik pencampuran solar bersubsidi dengan dexlite—yang tidak mendapat subsidi—merupakan pelanggaran distribusi BBM. Jika terbukti, pengawas SPBU bisa dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Migas.
Langkah Polres Tabalong Selanjutnya
AKBP Wahyu Ismoyo J memastikan akan memanggil pihak pengelola SPBU Maburai untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polres juga akan berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina untuk mengaudit stok serta mekanisme penyaluran solar bersubsidi di Tabalong.
Kasus ini menjadi perhatian karena Tabalong merupakan jalur distribusi logistik dan pertambangan yang sangat bergantung pada pasokan solar. Gangguan antrean dan harga tidak wajar berpotensi memicu kenaikan biaya angkut barang di wilayah tersebut.
