KANDANGAN — Pertemuan tertutup di kantor Kementerian ATR/BPN itu berlangsung sekitar satu jam. Bupati Syafrudin Noor didampingi sejumlah kepala dinas terkait, sementara Menteri Nusron Wahid hadir bersama jajaran eselon I kementerian.
Setidaknya lima agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari percepatan sertifikasi tanah warga, penataan kawasan permukiman, hingga optimalisasi pelayanan pertanahan di tingkat kecamatan.
Apa Saja yang Dibahas dalam Pertemuan Itu?
Poin utama yang diangkat Pemkab HSS adalah percepatan pensertifikatan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bupati Syafrudin Noor mendorong agar alokasi kuota PTSL tahun 2026 di HSS bisa ditambah.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh soal penataan ruang kawasan perbatasan antar desa. Beberapa titik di HSS dinilai membutuhkan peta batas yang jelas untuk menghindari sengketa lahan di kemudian hari.
Dukungan Pusat untuk Daerah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang memfasilitasi pertemuan itu menegaskan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah harus diperkuat. Menurutnya, percepatan pembangunan di HSS tidak bisa berjalan optimal tanpa kepastian hukum atas tanah.
“Kami ingin pelayanan pertanahan di HSS benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya seremonial,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (13/5/2026).
Respons Bupati: Target Pelayanan Maksimal
Bupati Syafrudin Noor menyebut pertemuan ini sebagai langkah konkret memperkuat komunikasi antara Pemkab HSS dan kementerian. Ia menekankan bahwa urusan pertanahan menyangkut hajat hidup warga.
“Dengan koordinasi dan komunikasi, kita menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih maksimal bagi masyarakat,” kata Bupati Syafrudin Noor.
Pemkab HSS sendiri menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah untuk 3.000 bidang lahan di tahun 2026. Sebagian besar berada di kawasan perdesaan yang selama ini belum tersentuh program pertanahan.
Langkah Selanjutnya
Setelah pertemuan di Jakarta, Pemkab HSS akan menyusun peta jalan percepatan pertanahan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten HSS. Tim teknis dari kementerian dijadwalkan turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk mengecek langsung kondisi lahan yang menjadi prioritas.
Jika semua berjalan sesuai rencana, warga HSS di beberapa desa bisa menerima sertifikat tanah gratis sebelum akhir tahun 2026.
