TABALONG — Tuntutan pembayaran upah yang tertunda selama tiga bulan membawa puluhan karyawan PT Bumi Bagas Perkasa (BBP) berdemo di depan kantor DPRD Tabalong. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara itu dinilai lalai memenuhi kewajiban terhadap pekerjanya.
Para demonstran mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin sulit akibat tidak adanya pemasukan sejak beberapa bulan terakhir. "Kami hanya ingin perusahaan membayar gaji yang sudah menjadi hak kami," ujar salah satu perwakilan karyawan di lokasi aksi.
Yang membuat situasi ini makin pelik, aktivitas operasional di lapangan disebut-sebut masih berlangsung normal. Para pekerja mempertanyakan kemana aliran dana perusahaan jika produksi tambang tetap jalan tapi gaji tak kunjung dibayar.
PT BBP merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen perusahaan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran upah tersebut.
Kedatangan para karyawan ke gedung DPRD bukan tanpa tujuan. Mereka berharap para wakil rakyat bisa menjadi jembatan untuk menekan manajemen PT BBP agar segera membayarkan gaji yang tertunggak.
Belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Tabalong terkait tindak lanjut dari aksi unjuk rasa ini. Namun, demonstrasi serupa kerap terjadi di daerah-daerah tambang ketika perusahaan mengalami masalah likuiditas atau sengaja menunda pembayaran.
Bagi para karyawan, menunggu lebih lama bukan lagi pilihan. Sebagian dari mereka mengaku sudah berutang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Aksi di depan DPRD menjadi jalan terakhir setelah komunikasi dengan pihak perusahaan menemui jalan buntu.
Mereka berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian pembayaran. Jika tidak kunjung ada titik terang, bukan tidak mungkin aksi serupa akan kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar.