KALIMANTAN SELATAN — Rencana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki babak baru. Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran di atas Rp 1 triliun untuk bantuan tahap kedua, setelah penyaluran tahap pertama dinyatakan rampung.
"Penyaluran berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).
Bantuan Tunai hingga Perluasan Peserta JKN
Gus Ipul merinci, paket bantuan yang disalurkan mencakup santunan bagi korban meninggal dan luka-luka, bantuan stimulan sosial ekonomi, perlengkapan rumah, serta jaminan hidup selama tiga bulan. Ia menyebut arahan ini langsung dari Presiden melalui Satgas yang dibimbing Menteri Dalam Negeri.
Selain bantuan langsung, Kemensos mengakomodir usulan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk memperluas cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Sebanyak lebih dari 400 ribu jiwa di Aceh masuk sebagai penerima PBI tambahan. Langkah ini memastikan warga terdampak bencana tetap mendapat akses layanan kesehatan tanpa terbebani iuran.
Rencana Induk Rehabilitasi Tiga Tahun Rp 100 Triliun
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera melaporkan perkembangan situasi dan rencana ke depan. Poin utamanya adalah persetujuan Rencana Induk (Renduk) PRR.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk," kata Tito.
Total anggaran yang diusulkan untuk pemulihan permanen mencapai Rp 100,166 triliun. Rinciannya, Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Tito menambahkan, usulan ini telah mendapat persetujuan di tingkat pemerintah dan dukungan dari Satgas DPR RI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.
Rapat Koordinasi Lintas Lembaga
Rakor tersebut dihadiri pimpinan DPR RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kehadiran lintas kementerian dan daerah menunjukkan skala prioritas pemerintah dalam percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Dengan rampungnya bantuan tahap pertama dan dimulainya penyaluran tahap kedua, pemerintah menargetkan proses transisi menuju rehab-rekon berjalan mulus. Fokus utama saat ini adalah memastikan data penerima manfaat akurat dan anggaran multiyears terealisasi sesuai jadwal.
