BANJARMASIN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga fasilitator lapangan. Mereka adalah ujung tombak program sanitasi yang menyasar permukiman warga di berbagai kabupaten/kota.
Tenaga fasilitator lapangan bertugas mendampingi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur sanitasi. Tanpa pemahaman teknis yang mumpuni, program bisa mandek atau hasilnya tidak sesuai standar.
Kepala Dinas PUPR Kalsel melalui kepala bidang terkait menyebutkan bahwa pelatihan ini membekali para fasilitator dengan keterampilan komunikasi, teknis pembangunan jamban sehat, serta pengelolaan limbah rumah tangga. “Mereka yang akan menjadi jembatan antara pemerintah dan warga di lapangan,” ujarnya dalam sambutan.
Dengan adanya tenaga fasilitator yang terlatih, warga di desa-desa sasaran bisa mendapatkan pendampingan langsung. Mulai dari cara membangun septictank yang aman, memanfaatkan air bersih, hingga mengubah perilaku buang air besar sembarangan.
Sanitasi yang buruk selama ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka diare dan stunting di Kalsel. Data Dinas Kesehatan setempat menunjukkan bahwa masih ada desa dengan akses jamban sehat di bawah 60 persen. Pelatihan ini diharapkan mempercepat perbaikan angka tersebut.
Pada gelaran kali ini, Dinas PUPR Kalsel melatih puluhan fasilitator yang tersebar di beberapa kabupaten. Mereka akan diterjunkan ke lokasi-lokasi prioritas yang telah ditentukan melalui musrenbang desa.
Program peningkatan kapasitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai target akses sanitasi layak universal pada tahun mendatang. Anggaran kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Setelah pelatihan rampung, para fasilitator langsung ditugaskan ke desa dampingan masing-masing. Tahap pertama difokuskan pada sosialisasi dan pemetaan kebutuhan warga. Pembangunan fisik direncanakan berlangsung pada triwulan berikutnya.
Dinas PUPR Kalsel juga menggandeng dinas kesehatan dan badan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program berjalan terintegrasi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif ketimbang bekerja sendiri-sendiri.
Prioritas diberikan kepada rumah tangga di desa dengan akses sanitasi buruk dan berpenghasilan rendah. Data calon penerima diverifikasi oleh perangkat desa dan tenaga fasilitator lapangan.
Tidak. Program ini bersifat bantuan pemerintah. Warga hanya diminta menyediakan lahan dan berpartisipasi dalam gotong royong pembangunan. Material dan tenaga teknis disediakan oleh Dinas PUPR.
Usulan masuk melalui musrenbang desa yang kemudian diverifikasi oleh kecamatan dan dinas terkait. Desa dengan angka stunting tinggi dan sanitasi rendah mendapat prioritas lebih besar.