TANAH BUMBU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu memastikan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi demi mencegah praktik pelangsiran yang merugikan warga lokal. Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan mengenai penyalahgunaan alokasi solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku ekonomi lemah.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim Bobi Rahman, menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi adanya kerja sama gelap antara oknum petugas SPBU dengan para pelangsir. Berdasarkan laporan yang diterima legislatif, dugaan permainan distribusi menjadi salah satu pemicu utama kelangkaan BBM di Bumi Bersujud.
“Kalau memang ada operator bermain-main dengan penyaluran maupun harga minyak solar subsidi, tentu akan dilakukan penindakan,” tegas Bobi Rahman di sela-sela pemantauan lapangan.
Ia menambahkan bahwa BBM subsidi merupakan kebutuhan krusial yang menyentuh langsung denyut ekonomi masyarakat. Pengawasan ini bertujuan memastikan setiap liter bahan bakar yang disubsidi negara benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak, bukan justru ditimbun atau dijual kembali dengan harga tinggi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Inspeksi mendadak (sidak) kali ini menyasar dua titik utama, yakni SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban. Tim gabungan lintas komisi turun langsung untuk mengecek kondisi antrean kendaraan yang dilaporkan kerap mengular hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi pengisian.
Selain memantau antrean, para wakil rakyat juga memeriksa ketersediaan stok harian dan sistem pengisian yang diterapkan oleh pengelola SPBU. Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari rapat kerja yang sebelumnya digelar bersama Pertamina Patra Niaga, Organda, dan unsur pemerintah daerah setempat.
DPRD berharap melalui monitoring rutin ini, pola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Tanah Bumbu dapat kembali normal. Keluhan warga mengenai sulitnya mendapatkan solar diharapkan segera teratasi seiring dengan pengetatan pengawasan di titik-titik rawan penyimpangan.