BANJARBARU — Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga barang dengan menyiapkan operasi pasar. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di kota tersebut.
Operasi pasar yang direncanakan Pemkot Banjarbaru ini merupakan respons terhadap dinamika harga yang kerap terjadi. Kebijakan ini menyasar kebutuhan pokok yang paling berdampak pada rumah tangga.
Pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau bagi warga. Langkah konkret ini diharapkan mampu menstabilkan harga di pasar tradisional dan modern di Banjarbaru.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) mengajak mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayah rawa. Ajakan ini menekankan pentingnya peran akademisi dalam mengelola potensi lahan basah.
Wilayah rawa di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan jika dikelola dengan tepat. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai krusial untuk menghadirkan inovasi di kawasan tersebut.
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong mewujudkan tata kelola pemerintahan modern melalui lima inovasi. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tabalong. Dengan inovasi tersebut, proses perencanaan dan pengambilan keputusan diharapkan semakin cepat dan akurat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin memprogramkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan menjahit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kaum perempuan di kota tersebut.
Keterampilan menjahit dipilih karena memiliki potensi pasar yang luas, mulai dari konveksi rumahan hingga pesanan seragam. Inisiatif ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga Banjarmasin.
Bupati Banjar menginstruksikan seluruh SKPD untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mempercepat target pembangunan daerah. Instruksi ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar program berjalan efektif.
Tanpa sinergi yang kuat, target pembangunan yang telah direncanakan berpotensi mengalami hambatan. Bupati meminta setiap dinas untuk saling mendukung dan memastikan realisasi program berjalan sesuai jadwal.