BANJARMASIN — Belanja modal menjadi titik paling kritis dalam realisasi APBD 2026 Kalimantan Selatan. Dari total pagu Rp2,80 triliun, penyerapan baru mencapai 39,27 persen.
“Realisasi belanja masih di bawah target. Percepatan harus segera dilakukan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” ujar Syaripuddin dalam rilis yang diterima redaksi, Ahad (19/7/2026).
Dua pos belanja modal mencatatkan serapan paling rendah. Belanja Modal Tanah baru terealisasi 0,03 persen, sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya 5,30 persen. Syaripuddin secara khusus meminta Dinas PUPR menjelaskan kendala di lapangan sekaligus menyampaikan langkah percepatan proyek fisik hingga akhir tahun.
Banggar mencatat sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih memiliki realisasi belanja rendah. Enam di antaranya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, serta Dinas PUPR.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sisi pendapatan. Realisasi Pendapatan Daerah tercatat mencapai Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target Rp7,35 triliun. Namun, lambatnya penyerapan belanja membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara membengkak hingga Rp2,10 triliun.
“SiLPA yang besar menunjukkan anggaran belum dimanfaatkan secara optimal. Banggar akan memanggil BPKAD dan SKPD terkait untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan percepatan belanja pada semester kedua,” tegas Syaripuddin.
Banggar DPRD Kalsel mendesak pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja modal, mengevaluasi SKPD dengan serapan rendah, serta menjelaskan status pendapatan transfer dan belanja bantuan keuangan yang masih nol persen. Langkah-langkah itu dinilai krusial agar SiLPA tidak terus meningkat hingga akhir tahun anggaran.