BANJARMASIN — Sekretaris BPBD Banjarmasin Budi Fitriadi menyatakan surat mitigasi tersebut bakal jadi dasar bagi kepala daerah untuk menerbitkan surat edaran maupun imbauan. Sasaran instruksi itu mencakup SKPD, camat, lurah, hingga masyarakat Kota Banjarmasin.
"Surat itu nantinya menjadi dasar kepala daerah untuk membuat surat edaran maupun surat imbauan, baik kepada SKPD terkait maupun kepada masyarakat Kota Banjarmasin," ujar Budi.
Hujan yang mulai mengguyur Banjarmasin membuat BPBD bergerak menyiapkan langkah pengurangan risiko. Surat yang dikirim ke wali kota merupakan turunan dari Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.
Pemetaan Ulang Titik Rawan Banjir di Setiap Kelurahan
BPBD akan memperbarui peta rawan banjir dan bencana lain di setiap kelurahan lewat sistem WebGIS. Pemetaan mengacu pada kajian risiko bencana, data InaRISK, hasil wawancara dengan pihak kelurahan, serta catatan kejadian tahun-tahun sebelumnya.
Selain pemetaan, BPBD menekankan kesiapan personel, peralatan, dan logistik. Pemantauan cuaca dan penyebaran informasi peringatan dini juga diminta diperkuat.
Koordinasi lintas sektor jadi poin lain dalam usulan mitigasi. BPBD mendorong kesiapan posko selama 24 jam serta edukasi ke masyarakat, termasuk memastikan sistem peringatan dini dan mekanisme pelaporan kejadian bencana berjalan optimal.
Perahu Pengadaan 2026 Sudah Siaga, Dok Kapal Hibah BNPB Dikebut
Dari sisi peralatan, BPBD memastikan perahu beserta kelengkapannya yang direalisasikan pada 2026 sudah tersedia dan dalam kondisi siaga. Perahu karet lama yang masih layak juga menopang kesiapan itu.
BPBD tengah menyelesaikan dok kapal hibah dari BNPB. Pengerjaan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Meski begitu, penanganan karhutla masih jadi fokus BPBD saat ini melalui pos lapangan di tiga kecamatan. Aktivitas tersebut bersifat kondisional dan akan dievaluasi jika curah hujan mulai meningkat.
Bagi warga Banjarmasin, terbitnya surat edaran kepala daerah akan menentukan seberapa cepat arus informasi kesiapsiagaan sampai ke tingkat RT/RW. BPBD menunggu tindak lanjut itu sebelum seluruh langkah teknis mitigasi berjalan serentak.