BANJARMASIN — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyiapkan riset partisipatif yang melibatkan warga untuk memetakan dampak lingkungan di lingkar operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Rencana itu muncul setelah observasi lapangan menemukan sejumlah persoalan yang selama ini tidak masuk catatan resmi.
Manajer Advokasi, Kampanye, Pendidikan, dan Pengkaderan WALHI Kalsel, M. Jefry Raharja, menyebut laporan konflik lingkungan di provinsi itu lebih banyak berasal dari sektor pertambangan batu bara. Persoalan di sekitar pembangkit dinilai belum terdokumentasi memadai.
"Sejauh ini memang lebih banyak laporan terkait konflik warga dengan pertambangan batu bara daripada dampak PLTU secara khusus. Namun, setelah melakukan observasi lapangan, ternyata juga ada masalah di lingkar PLTU yang selama ini sunyi dan tidak terdokumentasi," ujar Jefry saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Debu Batu Bara di Ventilasi Rumah Warga Asam-Asam
Observasi awal dan wawancara warga mencatat indikasi gangguan lingkungan di dua lokasi pembangkit. Di PLTU Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, warga menemukan debu hitam menempel pada ventilasi rumah serta serpihan batu bara yang mencemari bagian pantai di sekitar dermaga khusus (jetty).
Temuan itu menunjukkan dampak operasional tidak berhenti di pagar pembangkit. Jalur distribusi batu bara menuju dermaga ikut menjadi sumber pencemaran yang dirasakan warga pesisir.
Keluhan Kebisingan Warga Perumahan di Tabalong
Di PLTU MSW, Kabupaten Tabalong, penghuni kompleks perumahan sekitar pembangkit mengeluhkan gangguan kebisingan akibat aktivitas operasional. Keluhan itu belum memiliki data terukur karena minimnya pencatatan.
Menurut Jefry, dua temuan tersebut membuktikan pengawasan lingkungan tidak bisa hanya berfokus pada operasional pembangkit semata. Pengawasan harus mencakup seluruh rantai distribusi batu bara, dari tambang hingga jetty.
Mengapa Riset Partisipatif Jadi Pilihan
Keterbatasan data membuat WALHI Kalsel memilih melibatkan warga sebagai periset di wilayahnya sendiri. Warga dianggap paling mengetahui perubahan kondisi lingkungan yang terjadi dari hari ke hari.
Melalui kajian partisipatif, WALHI Kalsel berupaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal dampak pembangkit. Hasil riset nantinya diharapkan menjadi basis data alternatif saat warga menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah maupun pengelola pembangkit.
Jefry menegaskan transisi energi tidak sekadar mengganti sumber daya. Baginya, peralihan itu harus menjamin kedaulatan masyarakat dalam mengelola kebutuhan energinya.
"Terutama mendorong demokratisasi energi bagi warga agar dapat berdaulat atas energi," pungkasnya.
Yang Berubah Jika Data Warga Terdokumentasi
Selama ini, keluhan soal debu dan kebisingan di lingkar PLTU bergantung pada laporan warga yang sifatnya sporadis. Tanpa dokumentasi sistematis, persoalan sulit dibawa ke forum resmi seperti musrenbang atau pengawasan izin lingkungan.
Riset partisipatif memberi jalur lain: warga mencatat sendiri apa yang mereka alami, lengkap dengan lokasi dan waktu. Cara ini lazim dipakai organisasi lingkungan ketika data pemerintah dinilai tidak lengkap.
WALHI Kalsel belum memerinci jadwal dan cakupan wilayah riset. Yang jelas, dua kabupaten dengan temuan awal — Tanah Laut dan Tabalong — menjadi pintu masuk pengkajian dampak PLTU di Kalimantan Selatan.