PELAIHARI — Audit menjadi senjata baru Pemkab Tanah Laut untuk mengurai polemik distribusi solar bersubsidi yang selama ini dikeluhkan nelayan. Keputusan ini diambil setelah mekanisme penyaluran di lapangan dinilai bermasalah, mulai dari kelangkaan hingga harga yang tidak sesuai ketentuan.
Audit ini akan menyasar data penerima, volume penyaluran, hingga titik distribusi. Tujuannya, memastikan solar bersubsidi benar-benar dinikmati nelayan kecil yang berhak, bukan jatuh ke tangan spekulan.
Apa Dampak Polemik Solar Ini bagi Nelayan Tala?
Nelayan di pesisir Tanah Laut, seperti Kecamatan Takisung dan Bati-Bati, kerap mengeluh sulit mendapat solar bersubsidi. Akibatnya, mereka terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga lebih mahal, mencapai Rp 10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Kondisi ini memangkas pendapatan nelayan. Ongkos melaut membengkak, sementara hasil tangkapan belum tentu melimpah. Beberapa nelayan bahkan memilih tidak melaut karena takut rugi.
Siapa yang Paling Terdampak?
Nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT menjadi pihak paling terpuruk. Mereka tidak punya akses langsung ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan bergantung pada pengecer. Sistem distribusi yang tidak transparan membuat mereka menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pemkab Tala berharap audit ini bisa memotong rantai distribusi yang tidak perlu. Dengan data yang valid, penyaluran solar bersubsidi bisa lebih terarah.
Kapan Hasil Audit Mulai Berlaku?
Proses audit tengah berjalan dan hasilnya ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pemkab Tala akan segera menerapkan rekomendasi audit begitu data final diterima.
Langkah ini diapresiasi oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tanah Laut. Mereka berharap audit tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi nelayan.
Mengapa Audit Diperlukan Sekarang?
Polemik solar bersubsidi di Tala bukan persoalan baru. Keluhan nelayan sudah berulang kali disampaikan, tetapi solusi konkret belum kunjung tiba. Audit menjadi upaya serius Pemkab untuk memetakan masalah dari akarnya.
Selain audit, Pemkab juga berencana memperbaiki sistem pendataan penerima subsidi. Digitalisasi data nelayan bakal menjadi prioritas agar penerima manfaat tidak tumpang tindih.
Nelayan berharap langkah ini tidak berhenti di meja. Mereka ingin solar bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan malah menguap di tengah jalan.
