KABUPATEN BANJAR — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut data yang akurat menjadi syarat mutlak agar setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan publik tepat sasaran.
“Pemerintah memerlukan data akurat mengenai jumlah penduduk, persebaran wilayah, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Syarifuddin dalam sambutannya.
Mengapa Sinkronisasi Data Kependudukan Mendesak?
Rakor yang mengusung tema pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Disdukcapil se-Kalimantan Selatan serta lembaga pengguna data. Syarifuddin menekankan perlunya menyamakan persepsi, prosedur, dan alur pemanfaatan data antarinstansi.
“Diharapkan agar kita dapat menyamakan persepsi, prosedur, dan alur pemanfaatan data kependudukan, serta meningkatkan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan,” tambahnya. Forum ini dinilai strategis untuk mengoordinasikan kebutuhan data yang selama ini sering tumpang tindih di lapangan.
Dua Daerah Raih Sertifikasi ISO, Apa Artinya?
Momen penting dalam rakor tersebut adalah penyerahan sertifikasi ISO kepada dua daerah. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar kini resmi memiliki sistem manajemen keamanan data kependudukan yang terstandar internasional.
Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa pengelolaan data di kedua daerah telah memenuhi prosedur keamanan ketat. Hal ini krusial mengingat data kependudukan kerap menjadi sasaran kebocoran atau penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik.
Dampak bagi Warga: Layanan Lebih Cepat dan Terintegrasi
Melalui rakor ini, Disdukcapil Kalsel menargetkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih optimal. Warga diharapkan merasakan dampak langsung berupa pelayanan publik yang lebih cepat dan terintegrasi antarinstansi, seperti saat mengurus administrasi kependudukan, bantuan sosial, atau layanan kesehatan.
Data yang akurat dan aman juga memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Mulai dari alokasi anggaran pendidikan, distribusi bansos, hingga pembangunan infrastruktur di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemprov Kalsel dalam mendorong transformasi digital di sektor kependudukan. Dengan koordinasi yang kuat, data warga Kalimantan Selatan diharapkan tidak lagi sekadar angka, melainkan alat untuk menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna.
