BANJARMASIN — Direktur LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, H Akhmat Husaini, menggugat transparansi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola anggaran daerah. Protes ini mencuat setelah dana pengadaan susu dan buah-buahan untuk Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, mendadak dikembalikan ke kas daerah.
Pria yang akrab disapa H Usai itu mengecam sikap pemerintah yang reaktif. Ia menyoroti klarifikasi dan pengembalian dana yang muncul hanya setelah unggahan rincian anggaran viral melalui akun Instagram @info_cerewetkalsel. Menurutnya, respons tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal sebelum menjadi konsumsi publik.
Kritik Ketepatan Waktu Pengembalian Anggaran
H Usai menuding penggunaan anggaran tersebut bakal melenggang tanpa evaluasi jika tidak meledak di media sosial. Ia menangkap kesan kepanikan di internal birokrasi Banjarmasin saat menghadapi gelombang protes. Langkah buru-buru ini dianggap sebagai upaya meredam kemarahan warga ketimbang bentuk kepatuhan administratif.
“Yang disayangkan itu kenapa setelah viral baru ada penjelasan dan pengembalian anggaran. Kalau tidak ramai, apakah ini akan terus berjalan tanpa diketahui publik?” ujar H Usai, Minggu (10/5/2026).
Meski mengapresiasi pengembalian dana tersebut, ia mendesak pemerintah lebih matang menyusun perencanaan sejak awal. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan pribadi pejabat wajib mempertimbangkan aspek etis. Hal ini penting agar penggunaan uang rakyat tidak melukai rasa keadilan masyarakat luas.
“Kalau memang anggaran itu untuk menunjang kegiatan kedinasan atau menjamu tamu, harusnya dijelaskan dari awal. Jangan setelah viral baru buru-buru dikembalikan sehingga terkesan panik atau ketakutan,” tegas aktivis yang kerap beraksi di gedung KPK dan Kejaksaan Agung tersebut.
Desakan Klarifikasi Langsung dari Wakil Wali Kota
KAKI Kalsel juga menyoroti peran Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, dalam polemik ini. Mengingat isu ini bermula dari jagat digital, H Usai menyarankan sang pejabat memberikan penjelasan personal. Penjelasan langsung dinilai lebih efektif daripada sekadar pernyataan melalui kanal resmi pemerintah.
Klarifikasi birokrasi dianggap belum cukup kuat meredam sentimen negatif warganet yang terus bergulir. Terlebih, Hj Ananda selama ini dikenal sebagai figur publik yang sangat aktif berinteraksi di berbagai platform media sosial. Keheningan sang pejabat justru memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Karena awal mula polemik ini juga dari media sosial. Jadi wajar kalau ada harapan dari sebagian netizen agar beliau sendiri yang memberikan penjelasan melalui akun pribadi,” sindirnya.
Kritik publik memang terus mengalir, salah satunya dari akun @rizkipuspito yang mempertanyakan empati pejabat dalam mengelola uang rakyat. Ia mendesak agar konten kepedulian di media sosial sejalan dengan transparansi anggaran yang nyata. Sebelumnya, Pemkot Banjarmasin mengeklaim telah mengembalikan seluruh anggaran konsumsi tersebut ke kas daerah.
