BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat barisan pengamanan wilayah dengan mereaktivasi Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap instruksi pusat dalam menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Dr. Galuh Tantri Narindra, memimpin langsung jalannya koordinasi dari Command Center Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (6/5/2026). Pertemuan virtual yang terpusat di Kemenko Polkam RI tersebut menjadi titik tolak kesiapan daerah dalam memetakan titik rawan api.
Fokus Reaktivasi Desk Koordinasi dan Bantuan BNPB
Apel kesiapsiagaan ini tidak sekadar seremonial, melainkan mencakup rangkaian teknis mulai dari simulasi pemadaman hingga peninjauan gelar peralatan lapangan. Pemerintah pusat melalui BNPB juga menyalurkan bantuan serta dukungan CSR untuk memperkuat armada pemadaman di daerah-daerah prioritas.
Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla diharapkan mampu memangkas birokrasi pelaporan dan mempercepat respons penanganan saat muncul titik api (hotspot). Koordinasi ini melibatkan unsur Forkopimda, BPBD, TNI, Polri, hingga instansi teknis terkait lainnya di level provinsi.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Pencegahan Dini
Usai mengikuti arahan Menko Polkam, Galuh Tantri Narindra menegaskan bahwa komitmen Pemprov Kalsel dalam menjaga kelestarian lingkungan bersifat mutlak. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kekompakan komunikasi antarinstansi di lapangan.
“Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla, sehingga potensi kebakaran dapat diminimalisir sejak dini,” ujar Galuh Tantri.
Ia menekankan bahwa tantangan di tahun 2026 memerlukan kewaspadaan ekstra. Selain kesiapan alat, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat lokal menjadi faktor penentu agar kebakaran tidak meluas ke area pemukiman maupun lahan produktif.
“Melalui kesiapsiagaan bersama dan langkah antisipatif yang berkelanjutan, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal serta mampu menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tutupnya.
