BANJARMASIN — Seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Diskopumker Kota Banjarmasin menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen mewujudkan Zona Integritas. Penandatanganan itu dirangkai dengan apel pagi dan dipimpin langsung oleh Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.
Disaksikan Langsung Ombudsman dan Inspektorat
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banjarmasin, perwakilan Inspektorat Kota Banjarmasin, serta Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Kehadiran instansi pengawas itu disebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Diskopumker.
Bukan Sekadar Seremoni Administratif
Machli Riyadi menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Menurutnya, kegiatan itu menjadi komitmen moral seluruh pegawai untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, cepat, mudah, dan berkualitas.
"Ini bukan hanya seremoni tanda tangan. Seluruh ASN, mulai dari pejabat hingga staf, berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang terbaik. Kami ingin nilai-nilai Zona Integritas benar-benar diterapkan dalam setiap tugas dan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.
Prinsip 'Bangga Melayani' Jadi Landasan
Machli menyebut, prinsip yang dipegang Diskopumker adalah "bangga melayani". Ia mengingatkan bahwa gaji ASN berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga sudah menjadi kewajiban memberikan pelayanan terbaik.
"Alhamdulillah kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ombudsman, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Pemerintahan. Kehadiran mereka menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Target: Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi
Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Diskopumker Kota Banjarmasin berharap pembangunan Zona Integritas dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
