BANJARMASIN — Warga di Kelayan Dalam dan Pulau Bromo-Mantuil mempertanyakan akses bantuan sosial karena sejumlah pengajuan belum masuk sistem Perlinsos. Mereka meminta kejelasan soal pendataan, persyaratan, dan mekanisme pengajuan agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya.
Keluhan itu muncul dalam reses yang digelar Rian Zulfikar bersama perangkat daerah. Menurut warga, pengajuan bantuan sudah dilakukan, tetapi status penerima belum jelas. Pemeriksaan data dan koordinasi dengan instansi berwenang disebut sebagai jalur tindak lanjut yang dibutuhkan.
Di Kelurahan Murung Raya, warga mengeluhkan keterbatasan air bersih akibat surutnya sungai dan kondisi kekeringan. Rian berkoordinasi dengan PDAM Kota Banjarmasin untuk memfasilitasi penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Warga RT 5 Kelurahan Mantuil menyampaikan kendala penanganan kebakaran lahan. Keterbatasan selang, sungai yang mengering, dan jauhnya sumber air dari titik kebakaran memperlambat upaya pemadaman. Warga berharap ada dukungan sarana dan prasarana, termasuk kemudahan akses sumber air, supaya penanganan bisa lebih cepat.
Di Kelurahan Kelayan Selatan, warga bersama ketua RT menyampaikan aspirasi peningkatan jalan di RT 28 Gang Gandapura. Usulan perbaikan sudah disampaikan sejak 2021, tetapi warga masih menunggu kepastian tindak lanjut.
Kondisi jalan beton dinilai cukup baik. Persoalannya ada pada genangan air saat musim hujan yang dalam kondisi tertentu mencapai selutut orang dewasa. Gang Gandapura juga menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sore hari dan dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Warga meminta pemerintah tidak hanya melihat kondisi jalan, tetapi juga meninjau kebutuhan drainase dan penanganan genangan. Persoalan status lahan yang dikabarkan milik perusahaan di kawasan tersebut turut menjadi kendala pemeliharaan akses jalan. Kejelasan status dan kewenangan pengelolaan lahan dinilai penting agar solusi bisa dicarikan bersama.
Rian menyebut reses sebagai kesempatan wakil rakyat mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mempertemukan aspirasi warga dengan perangkat daerah terkait.
"Kita berada di perahu yang sama dengan warga. Kita perlu saling mendengar, memahami persoalan, dan mencari jalan keluar melalui koordinasi serta kewenangan masing-masing," ujarnya.
Ia berharap kehadiran perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam reses memperkuat koordinasi penyelesaian persoalan. Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pemetaan dan pengawalan melalui mekanisme DPRD agar ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing instansi.