BANJARMASIN — RDP di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, dipimpin Ketua Komisi III Mustaqimah. Hadir Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, perwakilan pemerintah daerah, dinas perhubungan kabupaten dan kota, serta Organda Kalsel.
Pembahasan difokuskan pada harmonisasi pengorganisasian, konektivitas rute, dan layanan angkutan umum yang menghubungkan tiga wilayah itu. Komisi III menilai pembagian rute dan jadwal harus disusun secara jelas.
Mustaqimah menegaskan koordinasi antardaerah penting untuk memastikan layanan Trans Banjarbakula berjalan terpadu. Integrasi diharapkan menjaga keterjangkauan tarif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
"Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi menegaskan integrasi membutuhkan pembagian rute dan jadwal yang jelas. Menurutnya, tanpa keduanya, tumpang tindih trayek sulit dihindari.
"Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih," ucapnya.
RDP juga membahas rencana operator BTS baru yang harus memiliki legalitas berbentuk koperasi. Organda Kalsel diharapkan mengambil peran sebagai operator baru, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.
Peremajaan armada dinilai perlu agar layanan tetap layak jalan dan tidak membebani operator kecil. Skema koperasi dianggap lebih mudah diakses pelaku usaha angkutan lokal dibanding badan usaha besar.
Komisi III memberi perhatian pada aspek keamanan dan kenyamanan penumpang. Salah satu upaya yang didorong ialah penyediaan CCTV pada setiap unit angkutan.
Pemasangan kamera pengawas dianggap bisa memberi perlindungan sekaligus mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Usulan itu belum merinci jumlah unit maupun anggaran yang dibutuhkan.
Komisi III bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjarbakula yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Upaya itu diarahkan memperkuat konektivitas antardaerah dan memenuhi kebutuhan transportasi warga Kalimantan Selatan.