AMUNTAI — Pemkab HSU tidak hanya bicara soal swasembada pangan, tetapi langsung turun ke sawah. Ribuan hektare lahan pertanian di Murung Karangan mulai ditanami padi secara massal, melibatkan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan penyuluh pertanian lapangan. Program ini merupakan bagian dari strategi besar daerah untuk menekan angka impor beras dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Kecamatan Murung Karangan dipilih karena memiliki lahan pertanian yang luas dan irigasi teknis yang relatif memadai. Pemkab HSU menilai daerah ini potensial menjadi lumbung pangan utama jika dikelola secara optimal. Kegiatan tanam padi bersama ini juga menjadi ajang sosialisasi penggunaan bibit unggul dan pupuk organik yang telah disubsidi pemerintah.
Para petani yang tergabung dalam program ini mendapatkan bantuan benih padi varietas unggul secara gratis. Selain itu, akses terhadap pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian (alsintan) dipermudah melalui sistem kios resmi. Kepala Dinas Pertanian HSU menyebutkan, produktivitas lahan di Murung Karangan ditargetkan naik hingga 15 persen dalam satu musim tanam ke depan.
"Kami ingin petani tidak hanya menjadi penanam, tetapi juga menikmati hasil yang layak. Swasembada pangan harus dimulai dari hulu, yaitu dari sawah," ujar Kepala Dinas Pertanian HSU dalam sambutannya saat kegiatan tanam padi bersama.
Pemkab HSU mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan teknis dan perbaikan saluran irigasi di Murung Karangan. Setiap desa di kecamatan tersebut akan didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) secara intensif selama masa tanam hingga panen. Program ini juga disinkronkan dengan kebijakan Kementerian Pertanian tentang perluasan areal tanam (PAT) nasional.
Selain bantuan sarana produksi, Pemkab HSU menjamin harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Hal ini untuk melindungi petani dari tengkulak yang kerap memainkan harga saat panen raya.
Pemkab HSU menargetkan swasembada pangan di Murung Karangan dapat terwujud dalam dua musim tanam ke depan, atau sekitar akhir 2026. Jika program ini berhasil, model serupa akan direplikasi di kecamatan-kecamatan lain di HSU yang memiliki potensi pertanian serupa.
Meski program berjalan lancar, sejumlah petani masih mengeluhkan keterbatasan akses pupuk bersubsidi dan cuaca yang tidak menentu. Pemkab HSU berjanji akan menambah kuota pupuk bersubsidi dan mempercepat perbaikan irigasi tersier agar pasokan air tetap terjaga saat kemarau.
Tidak. Program tanam padi bersama ini terbuka untuk semua petani di Murung Karangan, termasuk petani penggarap lahan sempit. Pemkab HSU menyediakan mekanisme bagi hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap melalui perjanjian tertulis yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat.
Pada tahap awal, lahan seluas 1.200 hektare di Murung Karangan telah ditanami padi. Pemkab HSU menargetkan perluasan lahan hingga 3.000 hektare pada musim tanam berikutnya dengan melibatkan lebih banyak desa di kecamatan tersebut.