BALANGAN — Kabupaten Balangan resmi dinobatkan sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Selatan. Penghargaan ini diraih setelah Pemkab Balangan berhasil menorehkan skor tertinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat provinsi. Prestasi ini menempatkan Balangan di atas 12 kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bukan sekadar angka. IPKD mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi skornya, semakin ketat pengawasan dan keterbukaan informasi anggaran yang diterapkan.
Bagi warga Balangan, capaian ini berarti setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mulai dari belanja infrastruktur jalan, pembangunan puskesmas, hingga program bantuan sosial, semuanya tercatat dan bisa diaudit oleh publik maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keberhasilan ini tidak datang secara instan. Pemkab Balangan diketahui telah menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan yang terintegrasi sejak awal tahun anggaran. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten juga dijadikan acuan utama dalam menyusun prioritas belanja daerah.
Selain itu, penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital turut mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah juga rutin menggelar sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap dinas memahami aturan pengelolaan anggaran yang ketat.
Dengan tata kelola keuangan yang sehat, Pemkab Balangan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai program-program prioritas. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar bisa lebih maksimal tanpa khawatir terjadi kebocoran.
Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya portal keterbukaan informasi publik. Warga bisa mengakses data realisasi anggaran, progres proyek, hingga detail pengadaan barang dan jasa secara daring. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan di daerah.
Penghargaan IPKD ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Balangan, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, hingga staf teknis di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dukungan dari DPRD setempat dalam proses pembahasan dan pengawasan anggaran juga menjadi faktor kunci.
Pemkab Balangan berharap capaian ini bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, targetnya bukan hanya mempertahankan peringkat, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Balangan menargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun anggaran berikutnya. Evaluasi internal akan terus dilakukan, terutama pada aspek kecepatan penyerapan anggaran dan efektivitas program pembangunan di lapangan.